Anggaran Terus Mengalir, Proyek Jembatan Penyebrangan Desa Marok Kecil Tak Kunjung Selesai

Table of Contents

ZONANESIA.WEB.ID -Lingga, Februari 2025– Setiap proyek pembangunan memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam hal anggaran dan efisiensi pelaksanaan. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah adanya pemangkasan anggaran atau tambahan biaya yang tidak direncanakan sebelumnya, yang akhirnya berdampak pada hasil pekerjaan di lapangan.  

Di balik perencanaan yang matang, muncul dugaan bahwa beberapa proyek juga mengalami kebocoran anggaran akibat pajak siluman yang wajib dibayarkan kepada pihak tertentu. Hal ini menyebabkan volume pekerjaan yang seharusnya sesuai dengan bestek menjadi berkurang, sehingga kualitas proyek pun dipertanyakan.  

Salah satu contoh proyek yang mengalami kendala serius adalah pembangunan jembatan penyeberangan sungai di Desa Marok Kecil, Kabupaten Lingga. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari beberapa sumber, proyek ini telah mengalami penambahan anggaran sebanyak tiga kali. Namun, meskipun dana terus bertambah, penyelesaian proyek masih belum terealisasi.  

Seorang warga Marok Kecil yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa proyek jembatan tersebut mengalami kendala sejak awal. "Sudah tiga kali menambah anggaran, tapi belum juga selesai," ujarnya pada 26 Februari.  

Kepala Desa Marok Kecil, Rusdi, turut membenarkan hal tersebut. Ia menyatakan bahwa proyek jembatan ini telah beberapa kali mendapat tambahan dana, tetapi tetap saja belum rampung. "Kami sebagai pemerintah desa tentu berharap proyek ini segera selesai, karena sangat dibutuhkan masyarakat," ujar Rusdi kepada media di ruang kerjanya.

Berdasarkan hasil penelusuran, anggaran untuk proyek ini pada tahun 2024 mencapai lebih dari tiga miliar rupiah. Dana tersebut bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga. Namun, hingga saat ini, progres pembangunan masih jauh dari kata selesai, memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas penggunaan anggaran tersebut.  

Masyarakat berharap adanya transparansi dari pihak terkait serta pengawasan yang lebih ketat agar proyek ini tidak terus berlarut-larut. Selain itu, mereka meminta pemerintah daerah dan instansi berwenang untuk menindaklanjuti jika memang ada dugaan  kebocoran anggaran yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara.  

DPC AKPERSI Lingga