AKPERSI Apresiasi Gagasan Pendidikan Militer untuk Siswa Bermasalah: Solusi Konkret Atasi Kenakalan Remaja

Table of Contents

                     foto ,Ketua Umum AKPERSI Bersama Gubernur Jabar

ZONANESIA.WEB.ID ,Jakarta — Gagasan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tentang penerapan pendidikan militer bagi siswa yang terlibat kenakalan remaja mendapat dukungan penuh dari Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI). 

Program ini dianggap sebagai langkah strategis dalam menangani berbagai persoalan moral dan disiplin di kalangan pelajar, terutama mereka yang terlibat dalam geng motor, tawuran, hingga perilaku menyimpang lainnya.

Ketua Umum AKPERSI, Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.EJ., C.BJ., mengatakan bahwa pendidikan militer bisa menjadi alternatif pembinaan yang efektif bagi siswa yang sulit ditangani dengan pendekatan konvensional. 

“Kami mendukung penuh program ini dan mengajak seluruh pihak, terutama para orang tua, untuk berperan aktif mengawal pelaksanaannya,” ujarnya.

Senada dengan itu, Jumani Alba, Sekretaris DPD AKPERSI Sumatera Utara, menambahkan bahwa pembinaan semacam ini dibutuhkan agar anak-anak yang terjerumus ke dalam lingkungan negatif bisa kembali ke jalur yang benar.

“Pendidikan militer bisa menjadi titik balik yang tepat, bukan hanya memberikan kedisiplinan, tapi juga membentuk karakter dan tanggung jawab,” tuturnya.

Menurut Dedi Mulyadi, siswa yang terindikasi bermasalah akan dibina selama enam bulan di lingkungan militer, dengan pengawasan dari personel TNI dan Polri. Selama masa pembinaan, siswa tidak mengikuti sekolah formal, melainkan fokus pada penguatan mental, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan. Bahkan, TNI akan menjemput langsung siswa dari rumah untuk mengikuti program ini.

Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, menyampaikan bahwa prioritas pembinaan diberikan kepada siswa yang telah menunjukkan indikasi serius, seperti keterlibatan dalam kekerasan atau perilaku menyimpang yang tak mampu ditangani orang tua maupun sekolah. Kodam III/Siliwangi kini tengah menyiapkan langkah teknis pelaksanaan program tersebut.

Lalu Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, mengingatkan agar program ini tidak mengesampingkan hak anak atas pendidikan formal. Ia mengusulkan agar pendekatan militer dilakukan secara terukur, tanpa menghilangkan aspek edukatif. 

“Harus ada keseimbangan. Tujuannya bukan menghukum, tapi membina. Dan tentu, hak atas pendidikan tetap harus dijamin,” katanya.

Dedi Mulyadi menegaskan, program ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan menyelesaikan masalah remaja dari akarnya. “Anak-anak ini butuh figur panutan, bukan hanya ceramah. Disiplin dan keteladanan bisa menjadi solusi nyata,” katanya.

Dengan dukungan dari AKPERSI dan berbagai elemen masyarakat, program ini diharapkan menjadi terobosan nasional dalam pembinaan remaja bermasalah, sekaligus sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan generasi muda Indonesia.

Tim AKPERSI 

#akpersi

#dprd

#jabar

#nasional