DPD AKPERSI Kepri Tegaskan Komitmen Kawal Pers dan Ungkap Dugaan Pelanggaran Hukum di Karimun

Table of Contents

ZONANESIA.WEB.ID - Karimun  Menanggapi derasnya arus pemberitaan dan laporan dari lapangan mengenai sejumlah dugaan pelanggaran hukum yang terjadi di Kabupaten Karimun mulai dari kasus dugaan korupsi di beberapa instansi, aktivitas bunker minyak ilegal, hingga intimidasi terhadap jurnalis Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPD AKPERSI) Provinsi Kepulauan Riau mengambil langkah tegas.

Ketua DPD AKPERSI Provinsi Kepri, Fauzan, menyatakan bahwa pihaknya memberikan dukungan penuh kepada seluruh jajaran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di seluruh wilayah Kepulauan Riau, khususnya DPC Kabupaten Karimun yang telah aktif menyuarakan berbagai temuan di lapangan.

“Kami berdiri bersama seluruh pengurus dan anggota AKPERSI di Karimun. Jangan pernah takut dalam mengemban tugas jurnalistik. Kami akan berada di garda depan untuk membela rekan-rekan pers dari segala bentuk intimidasi, tekanan, atau kriminalisasi,” tegas Jumat,18/4/2025.

Ia juga mengingatkan bahwa negara telah menjamin kebebasan pers melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menyatakan bahwa kemerdekaan pers adalah hak asasi warga negara dan dilindungi oleh hukum.

"Kami mengimbau kepada seluruh institusi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menghormati fungsi pers sebagai kontrol sosial. Jika ada kritik atau temuan di lapangan, seharusnya dijawab dengan transparansi, bukan tekanan,” tambahnya.

              foto/;Ketua DPC AKPERSI Karimun Samsul

Fauzan menegaskan bahwa segala bentuk aktivitas ilegal seperti penimbunan atau distribusi minyak tanpa izin resmi merupakan pelanggaran hukum yang serius, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan harus ditindaklanjuti dengan proses hukum yang adil.

DPD AKPERSI Kepri juga menekankan:

Akan terus mendorong pengungkapan secara terang-benderang terhadap kasus-kasus dugaan korupsi dan aktivitas ilegal lainnya di daerah.

Siap memberikan pendampingan hukum kepada jurnalis yang mengalami tindakan pengancaman atau kriminalisasi.

Mendorong semua DPC untuk terus melaporkan fakta dari lapangan secara berimbang dan bertanggung jawab.

“Kami tidak akan tinggal diam. Pers adalah ujung tombak demokrasi. Jika wartawan dibungkam, maka suara rakyat ikut dimatikan,” tutup Fauzan.

(Redaksi).

#pers

#akpersi

#daerah

#kepri