Puluhan Pekerja Pers Ajukan RDP ke DPRD Bintan Terkait Transparansi Anggaran Publikasi

Table of Contents

ZONANESIA.WEB.ID - Bintan, Kepri ,Sejumlah pekerja pers yang bertugas di wilayah Kabupaten Bintan dan sekitarnya mengajukan permohonan resmi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Permohonan tersebut disampaikan melalui surat resmi yang dilayangkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPC AKPERSI) Kabupaten Bintan yang diketuai oleh Martin.D, sebagai perwakilan rekan-rekan media.

Permohonan ini dilatarbelakangi oleh dugaan kurangnya transparansi DPRD Bintan dalam pengelolaan anggaran publikasi. Salah satu pemohon, Boy, menyampaikan bahwa ketidakterbukaan ini telah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir.

“Ya, betul. Kami dari belasan media telah mengajukan permohonan kepada DPRD Bintan untuk digelarnya RDP. Kami menganggap DPRD tidak transparan terkait anggaran publikasi, padahal sudah ada dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP),” ujar Boy saat ditemui di Km 16 Bintan, Senin (14/4/2025).

Ia juga menyoroti sikap sejumlah pejabat di Sekretariat DPRD Bintan yang dinilai kurang responsif terhadap pengajuan kerja sama media, bahkan terkesan pilih kasih.

“Belakangan malah makin dipersulit. Contohnya, Kabag Perundang-undangan, Ibu Ita, menyampaikan bahwa media yang ingin bekerja sama wajib melengkapi E-Catalog versi 06. Ini syarat tambahan yang tidak jelas, sementara nilai kerja samanya pun tidak pasti,” lanjut Boy.

Ia juga mengungkapkan bahwa setiap kali ditanyakan terkait nominal kerja sama, jawaban yang diterima justru mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) tanpa penjelasan yang konkret.

“Setiap ditanya, jawabannya ‘kami hanya mengikuti Perbup, Pak’. Dikit-dikit sebut Perbup, tapi tidak pernah dijelaskan secara terbuka,” bebernya.

Menurut Boy, surat permohonan RDP tersebut telah resmi disampaikan pada Senin, 14 April 2025, dan kini para jurnalis tinggal menunggu respons dari DPRD Bintan.

“Kami berharap ada keterbukaan dan kejelasan. Ini bukan hanya soal kepentingan media, tapi juga soal akuntabilitas lembaga publik terhadap penggunaan anggaran,” pungkasnya.

Tim AKPERSI Kabupaten Bintan 

(Redaksi).

#rdp

#dprd

#daerah

#bintan

#kepri

#pers