AKPERSI Karimun Desak Pemerintah Tuntaskan Persoalan BUMD, BP Kawasan, dan Anggaran Rp173 Miliar

Table of Contents

            foto/; Samsul Ketua DPC AKPERSI KARIMUN 

ZONANESIA.WEB.ID, Karimun – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPC AKPERSI) Kabupaten Karimun, Samsul, secara tegas mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun—dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati, serta DPRD Karimun—untuk segera menuntaskan sejumlah persoalan krusial yang dinilai menimbulkan keresahan serius di tengah masyarakat.

Dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Senin (13/5/2025), Samsul menyoroti tiga persoalan utama yang dianggap lambat ditangani, yakni:

1. Dugaan ketidakberesan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),

2. Lemahnya peran dan kinerja Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Karimun, serta

3. Tidak transparannya penggunaan anggaran daerah sebesar Rp173 miliar yang hingga kini belum mendapat pertanggungjawaban terbuka.

“Ini bukan sekadar isu internal birokrasi. Ini soal kepercayaan publik yang mulai runtuh karena tidak adanya penjelasan yang jujur dan terbuka dari pemerintah,” tegas Samsul.

Menurutnya, BUMD yang seharusnya menjadi pilar ekonomi lokal justru menimbulkan dugaan ketidakwajaran dalam manajemen operasional dan finansial. Hal serupa juga terjadi pada BP Kawasan Karimun yang disebutnya stagnan, tanpa terobosan, dan tidak merepresentasikan semangat pengembangan kawasan industri seperti yang diharapkan masyarakat.

Samsul menyoroti belum adanya penjelasan resmi dan rinci dari Pemkab Karimun terkait penggunaan dana daerah sebesar Rp173 miliar. Ia menegaskan bahwa sebagai uang rakyat, anggaran tersebut wajib dikelola secara akuntabel dan transparan. “Jangan sampai publik merasa ditipu atau dibiarkan bertanya-tanya. Pemerintah dan DPRD wajib menjelaskan secara terbuka ke mana uang itu digunakan,” tandasnya.

Sebagai organisasi profesi pers, AKPERSI berkomitmen menjadi bagian dari kontrol sosial dan suara kritis masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Samsul menegaskan, pihaknya tidak hanya hadir sebagai pengkritik, tetapi juga sebagai pendorong perbaikan sistemik.

“Kami ingin perubahan nyata. Sudah cukup wacana. Saatnya eksekusi. Kami akan terus mengawal ini hingga ada tindakan konkret dari para pemangku kebijakan,” tutupnya.

(Saliadi).

#AKPERSI #Dawrah #Karimun #Kepri