PSTK Kecewa, DPRD Karimun Dinilai Lamban Tanggapi Krisis Solar Subsidi

Table of Contents

ZONANESIA.WEB.ID ,Karimun - Persatuan Supir Truk Karimun (PSTK) menyuarakan kekecewaan terhadap sikap anggota DPRD Kabupaten Karimun yang dinilai lamban dan tidak responsif dalam menangani persoalan krisis bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi yang belakangan kembali mengganggu operasional transportasi logistik di sejumlah titik.

Menurut keterangan pengurus PSTK, kelangkaan solar subsidi bukan hal baru, namun dalam beberapa waktu terakhir, keluhan semakin meningkat karena seringnya gangguan distribusi di sejumlah SPBU utama, seperti SPBU Leho Teluk Uma, SPBU Sungai Raya, dan SPBU Poros. Situasi ini berdampak langsung terhadap keterlambatan distribusi barang dan terganggunya roda perekonomian lokal, termasuk pasokan kebutuhan pokok dan material bangunan.

PSTK menjelaskan bahwa skema distribusi BBM melalui sistem barcode sebenarnya mengatur kuota maksimal 200 liter per kendaraan per hari. Namun, di lapangan, banyak supir hanya memperoleh sekitar 40 liter, jumlah yang dinilai tidak memadai untuk kebutuhan operasional harian kendaraan berat.

"Kami bukan hanya bicara soal kendaraan tidak jalan, tapi soal penghidupan. Ketika truk tidak bisa beroperasi, penghasilan kami hilang. Keluarga kami terdampak," tegas salah satu perwakilan supir dalam pernyataan resmi. Kamis (29/5/2025).

PSTK menyesalkan minimnya inisiatif dari pihak DPRD Kabupaten Karimun dalam merespons surat resmi yang telah mereka kirimkan. Mereka mendorong agar DPRD segera memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan Pertamina, pengelola SPBU, serta OPD teknis terkait, guna merumuskan solusi jangka pendek maupun jangka panjang.

"Kami butuh kehadiran negara, bukan janji. DPRD seharusnya menjadi corong aspirasi rakyat, bukan sekadar penonton dari jauh," ucap pengurus PSTK.

Ancaman Aksi Jika Tak Ada Respons

Jika dalam waktu dekat tidak ada tindak lanjut serius dari DPRD, PSTK menyatakan siap melakukan aksi damai dan mogok operasional sebagai bentuk protes terhadap ketidakpedulian terhadap nasib para supir angkutan barang.

Mereka juga mendesak dilakukan audit dan pengawasan distribusi solar subsidi di SPBU untuk mencegah adanya dugaan penyelewengan, penumpukan oleh oknum, atau penyalahgunaan kuota.

PSTK menegaskan bahwa persoalan ini bukan hanya menyangkut pengemudi truk semata, namun menyangkut hajat hidup masyarakat luas yang bergantung pada kelancaran distribusi barang, baik antar pulau maupun dalam kabupaten.

Hingga rilis ini dipublikasikan, DPRD Kabupaten Karimun belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait tuntutan dari PSTK. PSTK bersama Media zonanesia.web.id akan terus mencoba mengonfirmasi kepada pihak terkait untuk mendapatkan tanggapan langsung.

(Saliadi/Redaksi).

#dprd

#bbm

#karimun

#kepri