ANALISIS] Polemik Anggaran Cadangan dan Tunda Bayar: Saatnya DPRD dan Pemkab Duduk Bersama untuk Kepentingan Karimun

Table of Contents

Zonanesia.web.id, Karimun — Ketegangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah Karimun mencuat pasca pernyataan Wakil Ketua II DPRD Karimun, Adi Hermawan, yang menyoroti penggunaan dana cadangan APBD 2025 untuk kegiatan lain di luar pembayaran utang atau tunda bayar (TB). Kekecewaan disuarakan lantaran perubahan alokasi anggaran tersebut tidak dikomunikasikan kepada legislatif.

Namun, di tengah dinamika ini, perlu dihadirkan ruang pemahaman dan pembacaan jernih terhadap makna sesungguhnya dari anggaran cadangan dan tunda bayar, agar publik tidak terseret dalam pusaran opini yang dapat merugikan kepentingan pembangunan daerah secara lebih luas.

Bedakan Antara Anggaran Cadangan dan Tunda Bayar

Azmi, S.IP., M.IP., Dosen Ilmu Administrasi Negara dari Universitas Karimun, menjelaskan bahwa secara prinsipil dan legal-formal, anggaran cadangan dan tunda bayar memiliki dasar hukum dan fungsi yang berbeda.

“Anggaran cadangan bersifat antisipatif dan digunakan untuk kebutuhan mendesak atau strategis jangka menengah-panjang. Sedangkan tunda bayar adalah kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga yang pembayarannya dialihkan ke tahun berikutnya. Keduanya tidak boleh dicampuradukkan,” tegas Azmi, Senin (2/6).

Azmi juga mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Membangun Ruang Koordinasi, Bukan Konfrontasi

Terkait penggunaan dana untuk kelanjutan pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP)—yang merupakan program nasional berbasis rekomendasi dari KPK—serta pengadaan truk sampah dan kontainer, publik tentu sepakat bahwa upaya ini tetap menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

Liputan ini menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD tetap krusial, namun perlu difokuskan pada penggunaan anggaran secara akuntabel, bukan pada intervensi teknis kegiatan pemerintah daerah, selama semua proses berada dalam koridor hukum.

Sayap Kanan untuk Tegaknya Pembangunan

Sebagai media yang berdiri pada kepentingan rakyat dan kemajuan daerah, Zonanesia.web.id mencermati adanya upaya sebagian kelompok yang berpotensi membangun narasi destruktif. Dugaan adanya “sayap kiri” yang mencoba menjatuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan baru patut disikapi bijak.

Mari kita ingat bersama bahwa beban utang tunda bayar saat ini adalah warisan masa lalu, dan pemerintahan yang baru justru tengah berusaha keras menyeimbangkan prioritas pembangunan dan tanggung jawab keuangan. Di sinilah pentingnya kehadiran media sebagai sayap kanan penyeimbang, yang berdiri tegak lurus menjaga integritas pemberitaan, sekaligus mendorong kolaborasi antarlembaga.

Karimun Butuh Stabilitas, Bukan Sensasi

Saatnya DPRD Karimun dan Pemkab Karimun kembali ke meja koordinasi. Biarkan kritik membangun tetap hidup, namun jangan sampai perbedaan tafsir menjadi alasan menghambat kemajuan daerah.

Karimun tak butuh konflik. Karimun butuh solusi.

Reporter : Saliadi

Editor : goes_virgo 

Email : zonesiapers@gmail.com