PPTK Diskominfo Kepri Disorot: Ketertutupan yang Mengangkangi Semangat Reformasi?

Table of Contents

Zonanesia.web.id , Tanjungpinang — Desakan dari DPD AKPERSI Kepri kepada Gubernur H. Ansar Ahmad agar mencopot PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) di Dinas Kominfo Kepri bukan sekadar letupan emosi organisasi profesi pers. Ada akar masalah yang lebih dalam: sistem birokrasi yang tak transparan dan relasi kuasa yang makin eksklusif dalam tubuh pemerintahan daerah.

Ketua DPD AKPERSI Kepri, Fauzan, dengan lantang menyebut bahwa pihaknya sudah menerima banyak keluhan dari awak media dan masyarakat soal sulitnya akses informasi, minimnya komunikasi dua arah, dan potensi penyalahgunaan wewenang oleh pihak tertentu di tubuh Diskominfo.

“Jangan sampai Diskominfo menjadi ‘menara gading’ yang hanya menjawab media tertentu, memilih-milih komunikasi, lalu menutup pintu bagi suara-suara kritis. Ini bukan hanya soal PPTK, tapi soal keberpihakan terhadap prinsip keterbukaan dan partisipasi,” ujar Fauzan.

Bukan Sekadar Ganti Orang, Tapi Reformasi Sistem

Zonanesia mencatat bahwa praktik "tertutup tapi selektif" seperti ini sering terjadi ketika proyek-proyek informasi dan komunikasi hanya dijadikan formalitas belaka — dikelola oleh segelintir orang yang lebih sibuk mengelola anggaran ketimbang membangun ekosistem komunikasi yang sehat.

Di tengah era digital dan keterbukaan informasi publik, justru Dinas yang seharusnya paling terbuka, yaitu Kominfo, malah terkesan menutup diri. Ironi yang menyakitkan, jika tidak bisa disebut kegagalan kelembagaan.

Ke Mana Fungsi Mediasi Publik?

Diskominfo seharusnya menjadi simpul penghubung antara pemerintah dan warga, antara kebijakan dan pelaksanaannya, antara realitas dan pemberitaan. Namun bila pejabat teknis di dalamnya justru menjadi dinding penghalang informasi — atau bahkan berperan sebagai “penjaga pintu kepentingan” — maka itu pertanda ada yang sangat keliru.

Zonanesia juga menerima informasi bahwa beberapa media lokal merasa “dipinggirkan” dalam komunikasi strategis dan distribusi informasi publik. Proses kerja sama media yang seharusnya terbuka dan profesional justru diliputi nuansa diskriminatif. “Media yang kritis, dicoret. Media yang diam, dipelihara,” keluh salah satu pengelola media lokal kepada redaksi kami.

Gubernur Ansar Didesak Bertindak

Desakan dari AKPERSI Kepri bisa jadi adalah alarm awal bahwa masalah ini tak bisa lagi dibiarkan berlarut-larut. Zonanesia mendorong Gubernur Kepri untuk tidak sekadar “merotasi” pejabat, tetapi mengevaluasi ulang sistem pengelolaan komunikasi publik secara menyeluruh.

“Ini bukan soal siapa PPTK-nya. Tapi siapa yang mengontrol jalannya informasi di ranah publik. Bila itu dikunci oleh satu-dua orang, maka demokrasi lokal kita sedang berada dalam bahaya,” demikian pernyataan akhir dari Fauzan.

Hingga artikel ini dipublikasikan, belum ada klarifikasi maupun konferensi pers resmi dari pihak Diskominfo Kepri.

---

[Kariawanisia].

Zonanesia.web.id | Analisis & Fakta, Bukan Basa-basi