PSTK Suarakan Empat Tuntutan Kunci: Minta Pemerintah Tegas Atasi Krisis BBM Subsidi dan Dominasi Truk Non-BP

Table of Contents

Karimun, Zonanesia.web.id –

Perkumpulan Supir Truk Karimun (PSTK) menyampaikan empat poin penting dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kabupaten Karimun pada Selasa, 17 Juni 2025. Rapat ini berlangsung di Ruang Pansus DPRD Karimun, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III Muhammad Firdaus, dan turut dihadiri oleh sejumlah instansi strategis.

Ketua PSTK Saliadi, yang juga merupakan Biro Perwakilan Zonanesia.web.id di Kabupaten Karimun, tampil sebagai representasi utama dari suara akar rumput para supir truk. Ia menegaskan bahwa kelangkaan dan keterbatasan kuota biosolar subsidi telah memukul langsung ekonomi para pengemudi di lapangan.

“Kami bukan meminta lebih, kami hanya minta adil. Dengan kuota 40 liter itu, truk kami tak bisa menjangkau daerah-daerah kerja yang jauh. Kami minta dinaikkan menjadi 100 liter agar operasional kami tidak lumpuh di tengah jalan,” tegas Saliadi.

Dalam rapat tersebut, Saliadi menyampaikan empat poin krusial:

1. Penambahan kuota biosolar subsidi dari 40 liter menjadi 100 liter per kendaraan, dengan pertimbangan jarak tempuh dan kebutuhan operasional para supir.

2. Penertiban truk-truk perusahaan non-plat BP yang diduga ikut menikmati BBM subsidi, sehingga mempersempit akses bagi kendaraan plat lokal yang lebih berhak.

3. Pembentukan Perda terkait proyek penimbunan, guna mencegah praktik dominasi oleh kelompok tertentu dan menciptakan iklim kerja yang lebih sehat dan terbuka.

4. Pengawasan ketat SPBU, terutama di kawasan Poros, yang kerap terjadi antrean panjang dan dugaan adanya permainan kuota.

Pernyataan tegas Saliadi mendapat perhatian serius dari para peserta rapat. Ia menyebut bahwa jika persoalan ini terus dibiarkan, bukan hanya ekonomi para supir yang terdampak, tapi juga kelancaran distribusi barang dan material proyek di wilayah Karimun.

“Kami bukan pelaku kejahatan, kami penggerak ekonomi. Jangan biarkan kami terus terpinggirkan oleh permainan-permainan terselubung,” seru Saliadi di hadapan para pejabat.

Ketua Komisi III DPRD Karimun, Muhammad Firdaus, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus menjembatani aspirasi PSTK dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

“Kami di DPRD hanya sebagai fasilitator. Tapi untuk soal kuota BBM subsidi, kewenangannya ada di pusat melalui BP Migas. Namun semua masukan dari PSTK akan kami kawal,” ujar Firdaus.

Sementara itu, Kasat Intel Polres Karimun AKP Budi Tambunan menekankan pentingnya menjaga suasana tetap kondusif serta mengimbau semua pihak fokus pada solusi.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM Karimun, Basori, mengapresiasi masukan dari PSTK. Ia berjanji segera mengomunikasikan hal ini ke Pertamina dan BP Migas. Namun ia juga mengingatkan bahwa kuota BBM subsidi sangat terbatas, bahkan wilayah sebesar Batam pun tidak mendapat jatah hingga 100 liter.

“Kami terbuka menerima laporan masyarakat. Jika ada penyimpangan di lapangan, kami akan tindaklanjuti. Kami juga mendukung pengawasan ketat terhadap SPBU,” tutur Basori.

Rapat ini menjadi awal langkah penting bagi PSTK untuk memperjuangkan hak-hak supir truk lokal. Zonanesia.web.id akan terus mengawal isu ini agar kebijakan yang lahir benar-benar berpihak pada keadilan dan keberlangsungan hidup para pekerja transportasi lokal.

---

Reporter: Tim Zonanesia Karimun

Editor: Redaksi Zonanesia.web.id

Email: zonesiapers@gmail.com

WhatsApp Redaksi: +62 822-8661-4560