100 Lebih Honorer Dihapus Tanpa Penataan, DPRD Bintan Gelar Hearing, Suara Guru Minta Keadilan
Table of Contents
Bintan, Zonanesia.web.id - Di tengah sorotan publik atas penghapusan sepihak tenaga honorer di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, satu suara lantang datang dari Doni, mantan guru honorer di SD Negeri 001 Sri Kuala Lobam. Bersama lebih dari 100 tenaga pendidik lainnya, ia menyuarakan kekecewaan atas kebijakan yang dianggap sewenang-wenang, tidak berdasar, dan menciderai semangat keadilan dalam dunia pendidikan.
“Sudah sembilan tahun saya mengabdi. Data saya masuk tiap tahun di Dapodik, tapi tiba-tiba dihapus. Tanpa dialog, tanpa verifikasi. Hanya karena dianggap honorer, kami dibuang,” tegas Doni kepada Zonanesia.
Penataan Dijadikan Alasan, Padahal Yang Terjadi Pemecatan Massal
Pemerintah pusat memang mendorong proses penataan tenaga honorer sesuai amanat UU Nomor 20 Tahun 2023, namun penataan tidak bisa dimaknai sebagai pemutusan hubungan kerja massal tanpa prosedur.
“Penataan itu artinya diatur, bukan disapu habis. Kalau memang ada honorer fiktif, ya diverifikasi, bukan dipukul rata. Ini jelas bentuk salah tafsir,” sambung Doni dengan nada getir.
Kepala Dinas Dinilai Mengabaikan Arahan Bupati
Lebih mengejutkan lagi, berdasarkan bukti digital yang telah di-screenshot, akun Instagram resmi Bupati Bintan (centang biru) menyatakan:
"Saya sudah perintahkan Kepala Dinas Pendidikan Bintan untuk menunda penghapusan honorer ini sampai ada keputusan dari Pemerintah Pusat."
Namun fakta lapangan berkata lain. Kepala Dinas justru menghapus seluruh tenaga honorer, dan bahkan diduga menghapus jejak pernyataan Bupati tersebut dari media sosial.
“Kami punya buktinya. Jangan anggap kami bodoh. Ini bukan hanya pelanggaran etika birokrasi, ini pelecehan terhadap nasib orang kecil,” tutur Doni.
DPRD Bintan Siap Panggil Semua Pihak: “Kami Ingin Dengar Langsung”
Sorotan ini akhirnya memicu reaksi dari kalangan legislatif. Salah satu anggota Komisi III DPRD Bintan yang membidangi pendidikan, Arif Jumana, mengonfirmasi kepada Zonanesia melalui pesan singkat WhatsApp:
“Besok kami hearing, Bang. Semua pihak akan kami undang, dan kami ingin dengar dulu apa permasalahannya.” (Pesan WA – 09/07/2025)
Agenda hearing terbuka dijadwalkan berlangsung Kamis, 10 Juli 2025 pukul 09.00 WIB, di ruang rapat DPRD Bintan.
Namun ironisnya, dalam proses pemanggilan, DPRD justru meminta data korban ke Dinas Pendidikan, bukan kepada para honorer yang terdampak langsung. Hal ini memunculkan tanda tanya besar.
“Kalau data korban saja diminta ke pelaku kebijakan, di mana posisi korban? Bukankah data seharusnya dari lapangan, dari kami yang dikeluarkan?” ujar salah satu tenaga honorer yang enggan disebut namanya.
Jangan Bungkam Guru yang Berteriak, Kembalikan Martabat Pendidikan
Kasus ini menyoroti lemahnya komunikasi birokrasi, tumpulnya rasa empati pada pengabdi pendidikan, serta bias struktural yang masih memandang guru honorer hanya sebagai pelengkap administrasi.
Zonanesia.web.id bersama Media partner lainnya akan terus menyerukan:
•Kaji ulang kebijakan penghapusan massal tenaga honorer di Bintan.
•Berikan ruang keadilan bagi guru-guru yang mengabdi, bukan yang asal terdaftar.
•Kembalikan makna ‘penataan’ pada semangat penghargaan, bukan pemutusan.
•Lakukan verifikasi terbuka dengan melibatkan langsung tenaga yang terdampak.
---
📌 Disusun oleh Redaksi Zonanesia
📞 Narahubung: zonesiapers@gmail.com
🌐 www.zonanesia.web.id
#HonorerDibungkam #PendidikanBermartabat #BintanDaruratEmpati
Posting Komentar