DPD AKPERSI Kepri Soroti Sikap Pemprov: Surat Audiensi Menggantung, Ada Apa?

Table of Contents

DPD AKPERSI Kepri mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap kemitraan dengan organisasi pers. Audiensi tertunda, sinyal ketidakadilan pun mulai terbaca.

Tanjungpinang — Zonanesia.web.id -

Sudah lebih dari dua bulan sejak surat resmi audiensi dilayangkan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPD AKPERSI) Provinsi Kepulauan Riau kepada Gubernur Kepri, namun hingga kini belum ada tindak lanjut dari pihak Pemerintah Provinsi.

Surat yang tertanggal 27 Mei 2025 itu sejatinya mengandung semangat kemitraan dan silaturahmi antara insan pers dan pemerintah daerah. Namun kenyataannya, tidak ada balasan resmi. Bahkan, konfirmasi yang dilakukan oleh DPD AKPERSI melalui Saudara Ruddi, selaku bidang Hubungan Antar Lembaga, hanya mendapat jawaban bahwa audiensi akan digelar “bersama Wakil Gubernur”. Sampai hari ini, jadwal itu belum pernah muncul.

"Jangan sampai publik melihat bahwa pemerintah hanya membuka pintu bagi ormas atau organisasi pers yang punya kedekatan saja," kata Agus Sandra, Sekretaris DPD AKPERSI Kepri.

---

⚠️ Ketika Ruang Dialog Dikhususkan, Maka Demokrasi Terkikis

Sikap diam Pemprov Kepri atas surat audiensi ini mengundang pertanyaan banyak pihak, terlebih organisasi seperti DPD AKPERSI Kepri sudah aktif membina media-media lokal dan menyelenggarakan pelatihan jurnalistik untuk pelajar hingga tingkat desa.

“Jika ruang audiensi tak diberikan, maka di mana posisi pers independen dalam ekosistem demokrasi daerah ini?” tegas Fauzan, Ketua DPD AKPERSI Kepri.

Pernyataan lebih keras disampaikan oleh Zulkipli, Bendahara DPD AKPERSI Kepri. Menurutnya, ini bukan hanya soal protokoler, tetapi cerminan sikap pemerintah terhadap mitra strategis pembangunan informasi di daerah.

"Kami datang membawa niat baik dan program kerja. Tapi seolah dibiarkan menunggu dalam diam. Apakah karena kami tidak satu lingkaran kekuasaan?" ujar Zulkipli retoris.

🧭 Tertib Kelembagaan, Tapi Tak Diam

DPD AKPERSI Kepri menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti menyuarakan keadilan dalam ruang kebijakan publik, terutama dalam hal keterbukaan pemerintah terhadap semua komponen masyarakat. Jika dialog tertutup hanya bagi yang “dekat”, maka wajah demokrasi kita sedang mengalami degradasi perlahan.

Zonanesia.web.id melihat situasi ini sebagai sinyal perlunya koreksi bersama. Pemerintah perlu membuka telinga lebih lebar, bukan hanya kepada yang bersuara lembut, tetapi juga kepada yang kritis — asalkan berdasar etika dan kepentingan masyarakat.

📎 Catatan Redaksi:

DPD AKPERSI Kepri adalah organisasi yang terdaftar resmi, aktif menjalankan program pemberdayaan media lokal, serta membangun kapasitas wartawan akar rumput. Menolak dipolitisasi, namun siap berdiri di garis dialog demi kepentingan publik.

---

Media Partner 

DPD AKPERSI KEPRI

Email Redaksi: zonesiapers@gmail.com