Aliansi GEBER Kepri Walk Out, Pertemuan dengan Gubernur Berujung Polemik

Table of Contents

Tanjungpinang, Zonanesia.web.id – Pertemuan antara Aliansi Gerakan Bersama (GEBER) masyarakat Kepulauan Riau bersama pelaku UMKM Taman Gurindam 12 dengan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad pada Kamis (02/10) berakhir ricuh. Alih-alih berdialog, pertemuan justru dinilai dipolitisasi dan membuat para tokoh GEBER memilih walk out dari ruang rapat.

Sebelumnya, undangan resmi yang diterima tokoh GEBER sehari sebelumnya (01/10) menyebutkan agenda pertemuan dengan gubernur membahas rencana privatisasi atau swastanisasi kawasan Taman Gurindam 12 serta penataan pedagang UMKM. Pertemuan dijadwalkan pukul 13.00 WIB di Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang.

Pada Kamis pagi, pihak Pemprov Kepri bahkan sempat mengonfirmasi ulang undangan tersebut dan meminta daftar peserta yang akan hadir. Sejak pukul 12.30 WIB, tokoh-tokoh GEBER dan perwakilan UMKM sudah berkumpul di ruang rapat lantai 4, menunggu kehadiran Gubernur.

Namun jadwal berubah karena Ansar Ahmad harus menghadiri dialog dengan komunitas ojek online (Ojol) dari Batam dan Tanjungpinang. Pertemuan dengan GEBER pun molor hingga pukul 15.00 WIB.

Situasi makin janggal ketika kursi gubernur di ruang rapat justru diisi oleh Kapolsek Bukit Bestari bersama Kasat Intel Polresta Tanjungpinang. Keduanya mengumumkan bahwa pertemuan hanya boleh dihadiri 7 orang perwakilan UMKM yang dipersilakan masuk ke ruang Gubernur.

Langkah itu sontak memicu protes. Sebab, acara yang seharusnya difasilitasi Pemprov Kepri mendadak seakan-akan diambil alih oleh pihak kepolisian. “Ini kan acara pemerintah provinsi, kok polisi pula yang mengambil alih?” ujar salah seorang tokoh GEBER.

Melihat kondisi yang dinilai tidak menghormati peserta, Juru Bicara GEBER Kepri Jusri Sabri langsung berdiri dan meninggalkan ruangan. Tokoh-tokoh GEBER lainnya, termasuk sejumlah ketua LSM, tokoh agama, serta pimpinan organisasi pers dan media, ikut walk out dengan raut kecewa.

Kekecewaan dan Kritik

Sikap walk out GEBER tak lepas dari kekecewaan terhadap suasana pertemuan yang dianggap sarat kepentingan politik. Mereka menilai aspirasi pedagang UMKM di Taman Gurindam 12 justru dijadikan alat kepentingan kelompok tertentu.

Tokoh masyarakat Said Ahmad Syukri alias SAS Joni menilai keterlibatan polisi dalam acara itu berlebihan.

“Tugas polisi itu pengamanan, bukan mengumumkan aturan pertemuan. Penyelenggaranya jelas Pemprov, bukan aparat,” tegasnya.

Respon DPRD dan Pemprov

Usai keluar dari Kantor Gubernur, GEBER langsung menggelar rapat darurat di salah satu kedai kopi simpang Dompak. Mereka merumuskan langkah lanjutan, termasuk menjalin komunikasi dengan DPRD Kepri.

Sehari kemudian, pimpinan DPRD Kepri turun langsung meninjau Taman Gurindam 12. Ketua dan Wakil Ketua DPRD bersama sejumlah anggota komisi berdialog dengan pedagang. Bahkan, sore itu juga DPRD mendesak Satpol PP membuka pagar kawasan yang selama ini ditutup, membuat pengunjung sepi dan pedagang merugi.

Mendapat sorotan publik, Kadis PUPP Kepri Rodi Yantari bersama jajaran turun menemui tokoh GEBER. Ia menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan teknis yang terjadi.

“Atas nama Pemprov dan Gubernur Kepri, kami memohon maaf kepada para tokoh dan masyarakat. Kami akan sampaikan langsung ke Gubernur apa yang menjadi atensi kawan-kawan semua,” ujar Rodi.

Benturan Kepentingan

Polemik revitalisasi Gurindam 12 memperlihatkan tarik menarik kepentingan. Pemprov Kepri beralasan swastanisasi diperlukan untuk menata kawasan lebih modern dan meningkatkan PAD. Namun, GEBER Kepri menolak keras jika pengelolaan swasta mengorbankan pedagang kecil.

Menurut GEBER, taman itu bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga ruang publik budaya yang harus inklusif. Mereka menekankan agar Pemprov dan Pemko Tanjungpinang bersama DPRD merumuskan pola pengelolaan yang adil—pemerintah tetap sebagai pengendali utama, pedagang lokal diberi ruang, sementara swasta sebatas penyedia sarana dan infrastruktur, bukan penguasa kawasan.

Menanti Jalan Tengah

Revitalisasi memang diperlukan, tetapi tanpa keterlibatan publik, kebijakan ini rawan konflik berkepanjangan. Gelombang penolakan swastanisasi diperkirakan akan terus bergulir jika Pemprov tidak segera mengambil langkah bijak.

Harapan publik kini tertuju pada tercapainya jalan tengah: kawasan tertata, nilai budaya tetap terjaga, pedagang terlindungi, dan PAD meningkat secara berkeadilan.

---

(Kariawanisia).