Pemuda Karimun Kritik Kinerja Pemkab: ASN Nongkrong Saat Jam Kerja, Lapangan Kerja Minim, Ruang Pemuda Terabaikan

Table of Contents

Karimun, Zonanesia.web.id — Mahasiswa dan pemuda di Kabupaten Karimun kembali melontarkan kritik keras terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun yang dinilai belum menunjukkan keseriusan dalam membenahi persoalan-persoalan mendasar daerah. Kritik tersebut mencakup lemahnya disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN), buruknya tata kelola birokrasi, minimnya lapangan pekerjaan, serta terabaikannya ruang partisipasi dan pembinaan pemuda.

Apa yang dikritik, salah satunya adalah maraknya ASN yang kerap terlihat nongkrong di warung kopi saat jam kerja. Kondisi ini dinilai berbanding terbalik dengan kualitas pelayanan publik yang masih lamban dan kurang profesional.

Menurut kalangan pemuda, fenomena tersebut menjadi potret buruk tata kelola birokrasi di Kabupaten Karimun. Lemahnya pengawasan serta pembiaran terhadap pelanggaran disiplin ASN dianggap mencerminkan birokrasi yang amburadul dan krisis keteladanan dari pimpinan daerah.

“Masih banyak pemuda Karimun yang siap menggantikan posisi ASN yang bermalas-malasan. Kami yakin pemuda mampu bekerja lebih disiplin, rajin, dan penuh semangat jika diberi kesempatan,” tegas perwakilan pemuda.

Selain persoalan birokrasi, mahasiswa dan pemuda juga menyoroti minimnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Karimun. Kondisi ini dinilai sangat memprihatinkan, khususnya bagi lulusan baru yang memiliki potensi besar namun tidak memperoleh akses pekerjaan yang layak di daerah sendiri. Akibatnya, angka pengangguran pemuda terus meningkat tanpa kepastian masa depan.

Siapa yang menyampaikan, salah satunya adalah Rizki Ahmad Fauzi, pemuda Karimun, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah seharusnya hadir dengan kebijakan konkret.

“Pemerintah harus membuka lapangan kerja, mendorong investasi yang sehat, serta memberdayakan potensi lokal. Jika tidak, bonus demografi justru akan berubah menjadi beban sosial,” ujar Rizki.

Ia juga menyoroti minimnya ruang pembinaan dan partisipasi pemuda, mulai dari keterbatasan ruang dialog, kurangnya program pengembangan kapasitas, hingga tidak dilibatkannya pemuda dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

“Pemuda bukan beban, pemuda adalah investasi. Jika hari ini pemuda Karimun tidak dibina, tidak disiapkan lapangan pekerjaannya, dan tidak diberi ruang berproses, maka wacana Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi jargon. Bahkan bisa berubah menjadi Indonesia 2045 Bencana,” tegasnya.

Mengapa hal ini disuarakan, menurut Rizki, karena pemerintah daerah dinilai belum menunjukkan komitmen serius dalam menjawab persoalan struktural yang dihadapi pemuda.

Ia mendesak Bupati Karimun, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk bertanggung jawab secara moral dan politik dengan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja ASN, membenahi birokrasi, membuka lapangan pekerjaan, serta menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada pemuda.

“Jika Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda tidak sanggup menjalankan amanah ini, maka lebih baik mengundurkan diri secara terhormat. Karimun membutuhkan pemimpin yang bekerja untuk masa depan, bukan yang membiarkan persoalan terus berlarut-larut,” pungkas Rizki.

Sebagai penegasan sikap, mahasiswa dan pemuda Karimun menyatakan kritik ini merupakan bentuk kecintaan terhadap daerah. Mereka berkomitmen untuk terus mengawal jalannya pemerintahan agar berpihak pada kepentingan rakyat dan masa depan generasi muda.

Bahkan, mereka memperingatkan jika Pemkab Karimun tidak segera berbenah, maka pemuda siap menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Karimun.

“Berikan kepadaku 10 pemuda, akan aku goncangkan dunia,” tutup Rizki, mengutip semangat perjuangan Bung Karno.

---

(Redaksi).