Hidup di Ambang Batas: Satpol PP P3K di Karimun Bertahan di Pondok Tak Layak, Istri Hamil Jadi Taruhan

Table of Contents

Karimun, Kepri  | Zonanesia.web.id – Di balik seragam penegak ketertiban, tersimpan kisah getir yang luput dari perhatian. Iskandar Muda Soulona, seorang aparatur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), harus menjalani kehidupan yang jauh dari kata layak.Kamis (23/4/2026).

Bersama istrinya yang tengah mengandung lima bulan, ia bertahan hidup di sebuah pondok darurat di Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun. Bangunan sederhana itu berdiri di atas tanah milik orang lain, dengan kondisi yang memprihatinkan—jauh dari standar hunian manusia, apalagi bagi seorang ibu hamil.

Ironisnya, Iskandar bukanlah sosok baru dalam pengabdian. Sejak tahun 2008, ia telah mendedikasikan diri sebagai Satpol PP. Bertahun-tahun mengabdi, barulah pada 2025 ia diangkat sebagai P3K. Namun status tersebut ternyata belum mampu mengangkat taraf hidupnya secara signifikan.

Kenyataan pahit ini menampar nurani: bagaimana mungkin seorang aparat pemerintah, yang setiap hari menjaga ketertiban dan menjalankan tugas negara, justru hidup dalam ketidakpastian dan keterbatasan yang begitu mendasar?

Keterbatasan ekonomi memaksanya membangun tempat tinggal seadanya. Tak ada pilihan lain. Kebutuhan hidup yang terus meningkat, ditambah tanggung jawab sebagai kepala keluarga, membuatnya harus bertahan dalam kondisi yang jauh dari layak.

Kisah Iskandar bukan sekadar cerita pribadi. Ini adalah cerminan nyata bahwa masih ada aparatur negara di daerah yang belum merasakan kesejahteraan yang seharusnya menjadi hak dasar mereka.

Di titik ini, pertanyaannya bukan lagi soal empati, tetapi tanggung jawab.

Poto; Kondisi Tempat Tinggal Iskandar bersama sang istri tercinta saat malam hari

• Apakah negara akan terus membiarkan pengabdian dibalas dengan keterbatasan?

• Apakah pemerintah daerah akan menutup mata terhadap kondisi aparatur yang berada tepat di bawah naungannya?

Momentum ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah, khususnya di Kabupaten Karimun dan Provinsi Kepulauan Riau, untuk segera mengambil langkah nyata baik melalui program bantuan perumahan, intervensi sosial, maupun kebijakan kesejahteraan yang lebih berpihak.

Karena pada akhirnya, negara yang kuat bukan hanya dilihat dari ketertiban yang terjaga, tetapi dari bagaimana ia memperlakukan mereka yang menjaganya.

---

(Saliadi).