Konfirmasi Buntu, Transparansi Diuji — Polemik Dana Bos Smpn 4 Tanjungpinang Meluas Ke Dinas Hingga Pengawasan

Table of Contents

Tanjungpinang, Kepri | Zonanesia.web.id – Polemik keterbukaan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 4 Tanjungpinang berkembang menjadi sorotan berlapis. Dimulai dari upaya konfirmasi di tingkat sekolah, kini isu meluas ke peran Dinas Pendidikan hingga fungsi pengawasan internal pemerintah.

Rangkaian penelusuran ini menunjukkan satu benang merah: minimnya penjelasan substansi atas penggunaan dana publik, meskipun upaya konfirmasi telah dilakukan berulang kali.

Upaya konfirmasi dilakukan sejak 12 Maret 2026, dilanjutkan pada 30 Maret 2026, hingga kunjungan langsung ke sekolah pada 2 April 2026.

Di lapangan, tim media tidak berhasil menemui pihak-pihak kunci pengelola Dana BOS. Informasi yang diperoleh justru menunjukkan ketidakjelasan:

• Kepala sekolah tidak berada di tempat;

• Operator BOS disebut sedang berkegiatan;

• Bendahara BOS disebut baru mengalami pergantian;

• Tidak ada kepastian siapa pengelola teknis yang dapat memberikan penjelasan;

Kondisi ini memperkuat kesan bahwa akses informasi di tingkat sekolah belum terbuka secara optimal.

Upaya lanjutan melalui pesan WhatsApp kepada pihak sekolah menghasilkan jawaban yang mengarahkan konfirmasi ke instansi lain.

“Silahkan bersurat ke Dinas Pendidikan.”

Jawaban berikutnya juga menyebutkan bahwa informasi dapat disampaikan melalui Kominfo untuk diteruskan ke OPD terkait.

Sikap ini memunculkan pertanyaan:

mengapa penjelasan penggunaan dana di tingkat sekolah tidak disampaikan langsung oleh pihak pengelola.

Menindaklanjuti arahan tersebut, redaksi menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, Teguh Ahmad Syafari.

Namun hingga rilisan ini disusun, belum terdapat tanggapan resmi yang diberikan.

Ketiadaan respons ini memperluas sorotan publik terhadap koordinasi dan tanggung jawab antar instansi dalam menyampaikan informasi.

Berdasarkan data Dana BOS Tahun Anggaran 2024–2025, terdapat sejumlah poin yang memerlukan klarifikasi, antara lain:

• Perbedaan antara dana diterima dan realisasi penggunaan;

• Besarnya alokasi pada pos tertentu seperti administrasi dan pemeliharaan;

• Fluktuasi penggunaan anggaran antar tahap;

Seluruh poin tersebut belum mendapat penjelasan resmi dari pihak terkait.

Pakar hukum tata negara, Zainal Arifin Mochtar, menegaskan bahwa badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi kepada masyarakat.

“Informasi penggunaan anggaran negara harus dapat diakses. Keterbukaan bukan pilihan, melainkan kewajiban.”

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak publik untuk memperoleh informasi secara cepat dan tepat.

Seiring belum adanya penjelasan dari pihak sekolah maupun dinas, perhatian kini mengarah pada fungsi pengawasan internal pemerintah.

Dalam konteks ini, peran Inspektorat menjadi krusial untuk memastikan:

• akuntabilitas penggunaan anggaran;

• kepatuhan terhadap aturan;

• serta transparansi kepada publik;

Namun hingga saat ini, belum terdapat informasi mengenai langkah pengawasan yang dilakukan.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa persoalan tidak lagi terbatas pada satuan pendidikan, tetapi telah melebar ke:

• tata kelola pemerintahan daerah;

• mekanisme pengawasan internal;

• serta keterbukaan informasi publik;

Meski demikian, kondisi ini belum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran, dan seluruhnya masih memerlukan penjelasan resmi.

Zonanesia.web.id menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi pers sebagai kontrol sosial terhadap penggunaan dana publik.

Hingga rilisan ini diterbitkan:

pihak sekolah belum memberikan 

• penjelasan substansi;

• Dinas Pendidikan belum memberikan tanggapan resmi;

• dan belum ada informasi terkait langkah pengawasan;

Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dari seluruh pihak guna menjaga prinsip keberimbangan.

Rilisan ini merupakan rangkaian investigasi berbasis data dan upaya konfirmasi berimbang, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

 

 --

(AS/Redaksi)