BREAKING NEWS 🔥 Tambang Ilegal Bintan Disorot Warga | 🔥 KSOP Tanjungpinang Klarifikasi Dugaan Barang Impor Tanpa Dokumen | 🔥 Proyek Taman Kota Kijang Jadi Sorotan Publik | 🔥 Berita Terbaru Zonanesia.web.id Update Setiap Hari

AKPERSI Kepri Kaji Dorongan RDP DI DPRD, Tunggu Jawaban Resmi PT ANTAM Terkait Polemik Proyek

Daftar Isi
Hingga saat ini pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Provinsi Kepri belum memberikan penjelasan terbuka dan komprehensif terkait kronologi serta dasar pelaksanaan proyek yang kini menjadi perhatian publik.

Tanjungpinang, Kepri | Zonanesia.web.id – DPD Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Provinsi Kepulauan Riau menegaskan masih menunggu klarifikasi resmi dari PT Antam terkait status dan legalitas lahan pembangunan proyek Taman Kota Kijang. Sikap tersebut menjadi dasar sebelum menentukan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan mendorong digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Provinsi Kepri.

Ketua DPD AKPERSI Kepri, Fauzan C.ILJ, menyampaikan bahwa hingga saat ini pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Provinsi Kepri belum memberikan penjelasan terbuka dan komprehensif terkait kronologi serta dasar pelaksanaan proyek yang kini menjadi perhatian publik.

Karena ini menyangkut penggunaan anggaran publik dan proyek pemerintah bernilai besar, maka transparansi adalah keharusan. Tidak boleh ada kesan saling lempar tanggung jawab antarinstansi,” tegas Fauzan.

AKPERSI mengungkapkan bahwa surat konfirmasi resmi kepada PT Antam telah diterima perusahaan pada 25 Juni 2026. Pihak perusahaan disebut akan memberikan jawaban melalui kuasa hukum yang ditunjuk.

Menurut AKPERSI, jawaban resmi tersebut akan menjadi titik krusial untuk menilai apakah terdapat ketidaksesuaian informasi atau masih ada aspek yang belum terungkap kepada publik.

Apabila setelah jawaban resmi dari PT Antam masih ditemukan ketidaksesuaian data atau fakta yang belum terjawab, maka kami mempertimbangkan untuk mendorong DPRD Provinsi Kepri menjalankan fungsi pengawasannya melalui RDP,” ujarnya.

Fauzan menegaskan, forum RDP di DPRD dinilai sebagai mekanisme penting agar seluruh pihak terkait dapat memberikan klarifikasi secara terbuka dan transparan di hadapan publik.

Yang dibutuhkan masyarakat bukan spekulasi, tetapi kejelasan. Publik berhak mengetahui mengapa proyek ini dapat berjalan hingga progres tertentu, namun kemudian terhenti akibat persoalan lahan,” tutupnya.

---
(Redaksi).

Posting Komentar