BREAKING NEWS 🔥 Tambang Ilegal Bintan Disorot Warga | 🔥 KSOP Tanjungpinang Klarifikasi Dugaan Barang Impor Tanpa Dokumen | 🔥 Proyek Taman Kota Kijang Jadi Sorotan Publik | 🔥 Berita Terbaru Zonanesia.web.id Update Setiap Hari

Bupati Karimun Terima Aspirasi Nelayan Pulau Buru Terkait Penolakan Aktivitas Sedimentasi

Daftar Isi
"Perbedaan pendapat adalah bagian dari demokrasi. Sampaikan argumentasi dan data yang kuat agar menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat, sembari tetap menjaga persatuan dan keamanan di Pulau Buru." — Bupati Karimun, Ing H. Iskandarsyah

Karimun | Zonanesia.web.id – Bupati Karimun, Ing H. Iskandarsyah, menerima perwakilan masyarakat nelayan Pulau Buru yang menyampaikan aspirasi penolakan terhadap rencana aktivitas sedimentasi di perairan sekitar Pulau Buru. Pertemuan tersebut berlangsung di Rumah Dinas Bupati Karimun pada Minggu (26/7/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari dialog yang sebelumnya digelar di Pulau Buru sehari sebelumnya. Dalam kesempatan tersebut, Bupati meminta perwakilan kelompok nelayan untuk melengkapi berbagai data dan dokumen pendukung sebagai bahan kajian Pemerintah Kabupaten Karimun.

Menurut Bupati, data tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam meneruskan aspirasi masyarakat kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan terkait aktivitas sedimentasi di wilayah tersebut.

"Pemerintah daerah akan menyampaikan dan meneruskan surat penolakan beserta data pendukung dari masyarakat nelayan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya, hal itu menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam menilai dan mengkaji kembali rencana aktivitas sedimentasi di sekitar Pulau Buru," ujar Bupati.

Bupati Iskandarsyah juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas, persatuan, serta keamanan di Pulau Buru. Ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus disikapi dengan bijaksana.

"Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Bagi masyarakat yang menyampaikan penolakan, silakan sertakan argumentasi dan data yang kuat agar dapat menjadi bahan evaluasi Kementerian KKP dalam mengkaji kembali lokasi sedimentasi sesuai aspirasi masyarakat nelayan Pulau Buru," katanya.

Di akhir pertemuan, Bupati kembali mengingatkan pentingnya menjaga nilai-nilai musyawarah dan kekeluargaan yang menjadi budaya masyarakat Melayu.

"Kita semua adalah keluarga besar di negeri Melayu yang menjunjung tinggi adab dan nilai kekeluargaan. Jika terdapat perbedaan pendapat, mari kita selesaikan melalui musyawarah demi kepentingan bersama," tutupnya.

---
(Sm).

Posting Komentar