Tujuh Kali Perbaikan Ditolak, Wajib Pajak Pelaku UMKM di Tanjungpinang Pertanyakan Dugaan Temuan Pajak dan Perbedaan Omzet

Daftar Isi

“Kalau memang ada kesalahan, jelaskan kesalahannya. Kalau ada temuan, jelaskan temuannya. Kalau ada kurang bayar, sampaikan dasar perhitungannya. Wajib pajak tidak menolak membayar pajak, tetapi membutuhkan kepastian dan penjelasan.”

— Zonanesia.web.id

Tanjungpinang | Zonanesia.web.id – Persoalan pelayanan perpajakan di Kota Tanjungpinang kembali menjadi perhatian. Seorang pelaku UMKM sekaligus wajib pajak badan usaha mengaku mengalami kesulitan saat hendak menyampaikan laporan pajak tahunan badan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjungpinang.

Narasumber mengaku bukan keberatan apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak, kesalahan administrasi maupun sanksi yang memang sesuai ketentuan. Namun, ia mempertanyakan ketika disebut terdapat “temuan” yang menjadi alasan laporan pajaknya belum dapat diselesaikan, sementara menurut pengakuannya tidak memperoleh penjelasan secara jelas mengenai temuan apa yang dimaksud, dasar perhitungannya, serta dokumen apa yang harus diperbaiki.

“Kalau memang ada kesalahan input atau ada kekurangan pembayaran, kami siap memperbaiki dan membayar sesuai aturan. Yang kami bingungkan, kalau disebut ada temuan, temuan apa? Tolong dijelaskan supaya kami sebagai wajib pajak bisa memperbaikinya,” ujar narasumber kepada Zonanesia.web.id.

Bermula Saat Hendak Melaporkan Pajak Tahunan

Menurut keterangan narasumber, persoalan bermula ketika dirinya datang untuk melakukan pelaporan pajak tahunan badan usaha sekaligus meminta bantuan petugas untuk memahami administrasi perpajakan yang belum dikuasainya.

Namun, menurut pengakuannya, proses pelaporan tidak langsung dapat diselesaikan karena dirinya disebut memiliki “temuan”.

Kondisi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan. Sebab, sebagai wajib pajak, narasumber mengaku siap bersikap kooperatif apabila terdapat kekeliruan dalam pelaporan maupun kewajiban pajak yang belum dipenuhi.

Permasalahannya, kata dia, adalah ketidakjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan temuan tersebut.

Padahal, Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa SPT merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak serta objek maupun bukan objek pajak sesuai ketentuan perpajakan. Untuk wajib pajak badan, SPT Tahunan PPh juga merupakan kewajiban yang harus disampaikan.

Omzet Rp350 Ribu Disebut Seharusnya Rp1,5 Juta

Persoalan semakin menjadi pertanyaan ketika, menurut keterangan narasumber, terdapat pembahasan mengenai angka omzet usaha.

Narasumber mengaku menyampaikan angka omzet Usahanya sekitar Rp350.000, namun menurut pengakuannya terdapat pernyataan dari petugas pajak bahwa omzet yang seharusnya dilaporkan mencapai sekitar Rp1.500.000.

Perbedaan angka tersebut kemudian dipertanyakan oleh pemilik usaha.

Menurut narasumber, apabila angka Rp1,5 juta tersebut merupakan hasil perhitungan berdasarkan data atau dokumen tertentu, dirinya meminta agar dasar perhitungan tersebut dijelaskan secara transparan sehingga dapat dicocokkan dengan kondisi usaha yang sebenarnya.

“Kalau memang ada data yang menunjukkan omzet kami Rp1,5 juta, silakan ditunjukkan dasarnya. Kalau memang setelah dicek ternyata benar, kami siap mengikuti aturan. Tetapi kalau kondisi sebenarnya Rp350 ribu, kami juga harus melaporkan sesuai fakta,” ujarnya.

Zonanesia.web.id menilai persoalan tersebut perlu dipisahkan antara perbedaan persepsi administratif dengan temuan perpajakan yang secara formal telah ditetapkan melalui mekanisme pemeriksaan.

Sebab, pemeriksaan pajak sendiri merupakan proses untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan. Dalam konteks pemeriksaan, DJP menjelaskan bahwa wajib pajak memiliki hak untuk meminta pemeriksa memberikan penjelasan mengenai alasan dan tujuan pemeriksaan serta menerima pemberitahuan hasil pemeriksaan.

Buku Kas dan Rekening Bank Ikut Diminta Diperiksa

Narasumber juga mengaku bahwa dalam proses tersebut dilakukan penelusuran terhadap buku kas harian dan rekening bank yang berkaitan dengan kegiatan usaha.

Menurutnya, dirinya tidak keberatan apabila dokumen-dokumen tersebut memang diperlukan untuk memastikan kebenaran data perpajakan.

Namun, ia berharap proses tersebut dilakukan dengan penjelasan yang terang mengenai apa yang sedang diverifikasi, dasar permintaan data, serta koreksi apa yang harus dilakukan apabila ditemukan ketidaksesuaian.

Narasumber juga mengaku sempat mendapat permintaan agar dapat mempertemukan petugas dengan pihak pemilik tempat usaha.

Menurutnya, apabila diperlukan pertemuan dengan pemilik tempat usaha, ia meminta agar dilakukan melalui mekanisme resmi karena hubungan usaha tersebut memiliki kontrak sewa yang secara jelas mengatur persoalan perpajakan tempat usaha.

Sudah Tujuh Kali Perbaikan

Yang menjadi sorotan utama narasumber adalah pengakuannya bahwa laporan tersebut telah mengalami perbaikan hingga tujuh kali, namun menurutnya masih belum dapat diterima.

Situasi tersebut membuat wajib pajak mempertanyakan standar pelayanan dan mekanisme koreksi yang diterapkan.

Jika terdapat kekurangan administrasi, menurutnya, akan jauh lebih mudah bagi wajib pajak apabila petugas memberikan daftar kekurangan secara jelas sehingga perbaikan dapat dilakukan secara tepat dalam satu proses.

DJP sendiri menjelaskan bahwa terhadap SPT yang diteliti, apabila dinyatakan tidak lengkap, wajib pajak diberikan kesempatan untuk memenuhi kelengkapan sesuai ketentuan perpajakan.

Karena itu, persoalan yang perlu dijawab bukan sekadar “diterima atau ditolak”, melainkan apa alasan penolakan, apa kekurangannya, apa dasar koreksinya, dan apakah proses tersebut merupakan pelayanan administrasi biasa atau telah masuk dalam mekanisme pemeriksaan perpajakan.

Wajib Pajak: Kami Tidak Menolak Membayar Pajak

Narasumber menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud menghindari kewajiban perpajakan.

Sebaliknya, ia menyatakan siap membayar apabila memang terdapat kekurangan pembayaran, denda atau kewajiban lain yang secara hukum memang menjadi tanggung jawab badan usahanya.

“Kalau memang ada kurang bayar, denda atau kesalahan kami dan sesuai aturan, kami pasti koperatif. Kami bukan tidak mau membayar pajak. Kami hanya meminta dijelaskan apa masalahnya supaya bisa kami selesaikan,” katanya.

Pernyataan tersebut menjadi penting karena persoalan pelayanan pajak seharusnya tidak berhenti pada perdebatan antara wajib pajak dan petugas, tetapi harus menghasilkan kepastian administrasi bagi wajib pajak.

Publik Minta Ada Penjelasan dan Evaluasi Pelayanan

Persoalan ini kemudian menimbulkan pertanyaan lebih luas mengenai bagaimana wajib pajak yang tidak memahami teknis perpajakan memperoleh pendampingan ketika melakukan pelaporan.

Masyarakat tentu berkepentingan agar penerimaan negara melalui pajak berjalan optimal. Namun pada saat yang sama, masyarakat juga membutuhkan pelayanan yang memberikan kepastian, kejelasan dan kemudahan dalam memahami kewajibannya.

Apabila memang terdapat indikasi ketidaksesuaian omzet, tentunya perlu dijelaskan berdasarkan data dan dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebaliknya, apabila persoalannya hanya kekurangan administrasi atau kesalahan pengisian SPT, wajib pajak perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai bagian mana yang harus diperbaiki.

Dengan demikian, tidak muncul kesan bahwa wajib pajak harus berulang kali melakukan perbaikan tanpa mengetahui secara pasti akar permasalahannya.

Pertanyaan yang Perlu Dijawab KPP Pratama Tanjungpinang

Atas persoalan tersebut, Zonanesia.web.id memandang penting adanya klarifikasi dari KPP Pratama Tanjungpinang.

Sedikitnya terdapat sejumlah pertanyaan yang perlu dijelaskan kepada publik:

1. Apa yang dimaksud dengan “temuan” terhadap wajib pajak tersebut?

2. Apakah “temuan” tersebut merupakan hasil penelitian SPT, analisis data perpajakan, atau sudah merupakan bagian dari pemeriksaan pajak?

3. Jika terdapat perbedaan omzet antara Rp350.000 dan Rp1.500.000, apa dasar data dan metode perhitungan angka tersebut?

4. Apakah terdapat dokumen atau data pembanding yang menjadi dasar koreksi?

5. Mengapa wajib pajak disebut telah melakukan perbaikan laporan sampai tujuh kali?

6. Apa saja kekurangan yang menyebabkan laporan belum dapat diselesaikan?

7. Apakah wajib pajak telah diberikan penjelasan secara tertulis atau melalui mekanisme resmi mengenai kekurangan tersebut?

8. Jika memang telah masuk proses pemeriksaan, apakah seluruh prosedur pemeriksaan telah dijalankan sesuai ketentuan?

9. Bagaimana KPP Pratama Tanjungpinang memastikan pelayanan kepada wajib pajak tetap dilakukan secara profesional, objektif dan transparan?

Zonanesia.web.id: Pajak Harus Dipatuhi, Pelayanan Juga Harus Jelas

Zonanesia.web.id menegaskan bahwa pemberitaan ini bukan untuk mempertentangkan masyarakat dengan petugas pajak, terlebih untuk menyimpulkan adanya pelanggaran oleh individu tertentu.

Pemberitaan ini merupakan penyampaian keluhan seorang wajib pajak sekaligus permintaan klarifikasi kepada institusi terkait.

Di satu sisi, wajib pajak memang memiliki kewajiban untuk mengisi SPT secara benar, lengkap dan jelas.

Di sisi lain, apabila terdapat koreksi, ketidaksesuaian atau dugaan ketidakpatuhan, wajib pajak membutuhkan penjelasan yang dapat dipahami agar dapat memenuhi kewajibannya sesuai aturan.

Karena itu, persoalan ini semestinya dapat diselesaikan melalui klarifikasi, data dan mekanisme administrasi yang transparan, bukan melalui perdebatan tanpa kejelasan.

Kalau memang ada kekurangan, tunjukkan kekurangannya.

Kalau ada kesalahan, jelaskan kesalahannya.

Kalau ada temuan, jelaskan temuannya dan dasar hukumnya.

Dan kalau wajib pajak memang harus membayar, berikan kepastian berapa kewajiban yang harus dibayarkan.

Sebab, tujuan pelayanan perpajakan bukan sekadar memastikan pajak dibayar, tetapi juga memastikan wajib pajak memahami, memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan.

Zonanesia.web.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada KPP Pratama Tanjungpinang maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan atas persoalan ini.

---

(Kariawanisia).