Dana BOS SMKN Kundur Disorot, Belanja Rp420,8 Juta untuk Administrasi dan Rp168,2 Juta Multimedia Jadi Pertanyaan

Daftar Isi

“Transparansi bukan ancaman bagi pengelola anggaran yang bekerja benar. Justru keterbukaan adalah cara terbaik membuktikan bahwa setiap rupiah telah digunakan sebagaimana mestinya.”

Karimun | Zonanesia.web.id — Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMKN Kundur, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, menjadi perhatian setelah data penggunaan anggaran Tahun 2024 dan 2025 menunjukkan sejumlah pos belanja dengan nilai cukup besar.

Berdasarkan data Dana BOS yang dihimpun redaksi, SMKN Kundur tercatat menerima alokasi sebesar Rp628.430.000 pada 2024 dan Rp500.380.000 pada 2025, dengan jumlah penerima masing-masing 319 siswa pada 2024 dan 254 siswa pada 2025.

Redaksi Zonanesia.web.id kemudian mencermati rincian penggunaan dana tersebut, khususnya pada pos administrasi kegiatan sekolah, pemeliharaan sarana dan prasarana, penyediaan alat multimedia pembelajaran, serta pengembangan perpustakaan.

Dari data yang tersedia, terdapat sejumlah angka yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan lebih rinci dari pihak sekolah.

Administrasi Kegiatan Sekolah Capai Rp420,8 Juta

Salah satu pos yang paling menonjol adalah administrasi kegiatan sekolah.

Pada 2024, pos tersebut tercatat sebesar Rp47.608.945 pada Tahap I dan Rp178.485.213 pada Tahap II, atau total Rp226.094.158.

Sementara pada 2025, tercatat Rp44.824.250 pada Tahap I dan Rp149.939.462 pada Tahap II, sehingga total mencapai Rp194.763.712.

Dengan demikian, berdasarkan data yang dihimpun, belanja pada pos administrasi kegiatan sekolah selama 2024–2025 mencapai Rp420.857.870.

Besarnya angka tersebut bukan berarti secara otomatis menunjukkan adanya pelanggaran. Namun, dari perspektif transparansi penggunaan dana publik, nominal tersebut layak dijelaskan secara terbuka mengenai jenis belanja, volume, harga satuan, pihak penyedia, serta kesesuaiannya dengan RKAS/ARKAS.

Belanja Multimedia Capai Rp168,2 Juta

Pos lain yang cukup besar adalah penyediaan alat multimedia pembelajaran.

Pada 2024, belanja multimedia tercatat sebesar Rp126.574.700, terdiri dari Rp67.216.400 pada Tahap I dan Rp59.358.300 pada Tahap II.

Sedangkan pada 2025 tercatat Rp18.100.000 pada Tahap I dan Rp23.590.000 pada Tahap II, dengan total Rp41.690.000.

Jika digabungkan, belanja multimedia selama dua tahun mencapai Rp168.264.700.

Pertanyaan publik yang muncul kemudian bukan semata-mata mengenai besarannya, melainkan barang apa saja yang dibeli dengan anggaran tersebut, berapa unit, berapa harga satuannya, siapa penyedianya, serta apakah seluruh barang benar-benar tersedia dan dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran siswa.

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perlu Penjelasan

Pos pemeliharaan sarana dan prasarana juga menjadi perhatian.

Pada 2024, tercatat:

- Tahap I: Rp36.614.400

- Tahap II: Rp78.781.900

- Total: Rp115.396.300

Sedangkan pada 2025:

- Tahap I: Rp64.602.600

- Tahap II: Rp66.896.300

- Total: Rp131.498.900

Dengan demikian, total pemeliharaan sarana dan prasarana yang tercatat selama dua tahun mencapai Rp246.895.200.

Untuk tahun 2025, persoalan ini perlu dilihat berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat masing-masing tahap digunakan. Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 yang berlaku mulai 14 Mei 2025 menetapkan penggunaan Dana BOS Reguler untuk pemeliharaan sarana dan prasarana paling banyak 20 persen dari keseluruhan alokasi Dana BOS Reguler yang diterima satuan pendidikan.

Karena Tahap I 2025 dicairkan pada 22 Januari 2025, sedangkan Tahap II dicairkan pada 27 Agustus 2025, redaksi tidak serta-merta menarik kesimpulan dari angka gabungan tersebut.

Namun, angka Rp131.498.900 pada 2025 tetap perlu diklarifikasi mengenai dasar penganggaran, periode penggunaan, sumber dana, RKAS/ARKAS, serta ketentuan yang dijadikan dasar oleh sekolah.

Pengembangan Perpustakaan Tercatat Rp130,9 Juta

Untuk pengembangan perpustakaan, data menunjukkan:

2024

- Tahap I: Rp42.330.000

- Tahap II: Rp34.015.000

- Total: Rp76.345.000

2025

- Tahap I: Rp0

- Tahap II: Rp54.570.000

- Total: Rp54.570.000

Total dua tahun mencapai Rp130.915.000.

Pada ketentuan BOS 2025, pengembangan perpustakaan merupakan komponen wajib dengan sedikitnya 10 persen dari keseluruhan alokasi BOS Reguler untuk penyediaan buku.

Karena itu, yang perlu dipastikan bukan sekadar nominalnya, tetapi buku atau bahan perpustakaan apa yang dibeli, jumlah unit, harga satuan, penerbit atau penyedia, serta keberadaan barang secara fisik di sekolah.

Belanja Pembelajaran dan Kompetensi Keahlian Justru Relatif Kecil

Hal lain yang menarik perhatian adalah rendahnya belanja pada sejumlah kegiatan yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran.

Belanja kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler tercatat:

- 2024: Rp4.292.000

- 2025: Rp28.144.750

Total dua tahun: Rp32.436.750.

Sementara belanja untuk kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi bahasa asing tercatat:

- 2024: Rp6.766.000

- 2025: Rp0.

Angka tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya kesalahan, karena pembiayaan kegiatan dapat berasal dari sumber lain dan kebutuhan setiap sekolah berbeda.

Namun, sebagai sekolah menengah kejuruan, publik berhak mengetahui bagaimana kegiatan pembelajaran berbasis kompetensi dan kegiatan uji kompetensi siswa dibiayai, khususnya ketika dalam data BOS 2025 tidak tercatat adanya belanja pada komponen tersebut.

Redaksi Sudah Meminta Konfirmasi

Sebelum materi ini diterbitkan, Zonanesia.web.id telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak SMKN Kundur mengenai sejumlah pos penggunaan Dana BOS tersebut.

Konfirmasi disampaikan melalui komunikasi kepada pihak sekolah dan kemudian kembali diingatkan bahwa 9 September 2026 merupakan batas waktu yang diberikan redaksi untuk memperoleh tanggapan.

Namun hingga batas waktu yang disampaikan, redaksi belum menerima tanggapan atau klarifikasi dari pihak SMKN Kundur terkait pertanyaan yang telah disampaikan.

Redaksi tetap membuka ruang bagi pihak sekolah untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.

Bukan Menuduh, Tetapi Meminta Transparansi

Penggunaan Dana BOS merupakan bagian dari pengelolaan dana publik yang ditujukan untuk mendukung operasional dan peningkatan mutu pendidikan.

Karena itu, sorotan terhadap data anggaran bukan dimaksudkan untuk menuduh adanya penyimpangan sebelum adanya pemeriksaan atau bukti yang sah.

Sebaliknya, pertanyaan publik justru dapat dijawab dengan transparansi dokumen dan penjelasan yang terbuka.

Zonanesia.web.id menilai setidaknya terdapat sejumlah hal yang layak dijelaskan kepada publik, antara lain:

1. Rincian belanja administrasi kegiatan sekolah sebesar Rp420.857.870 selama 2024–2025;

2. Rincian pengadaan multimedia sebesar Rp168.264.700;

3. Rincian pemeliharaan sarana dan prasarana sebesar Rp246.895.200;

4. Rincian pengembangan perpustakaan sebesar Rp130.915.000;

5. Dasar penganggaran dan realisasi masing-masing kegiatan dalam RKAS/ARKAS;

6. Kesesuaian antara belanja yang tercatat dengan barang atau kegiatan yang benar-benar diterima dan dilaksanakan;

7. Bukti pertanggungjawaban atas masing-masing belanja sesuai ketentuan.

Dengan demikian, substansi persoalannya bukan sekadar berapa besar Dana BOS yang dibelanjakan, tetapi apakah setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki perencanaan, dasar penggunaan, bukti pertanggungjawaban, dan manfaat yang dapat diverifikasi.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak SMKN Kundur belum memberikan tanggapan kepada redaksi. Jika klarifikasi disampaikan setelah publikasi, Zonanesia.web.id siap memuatnya sebagai bagian dari hak jawab dan prinsip keberimbangan.

Catatan Redaksi: Data nominal dalam pemberitaan ini bersumber dari data Dana BOS yang dihimpun redaksi. Penyebutan angka dan analisis dilakukan sebagai bahan konfirmasi publik, bukan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana atau penyimpangan keuangan.

---

(Redaksi).