Hampir Dua Bulan, Laporan Dugaan Korupsi RSUD Muhammad Sani Belum Beranjak: Kejari Masih Menunggu Inspektorat

Daftar Isi

“Publik menunggu bukan sekadar hasil pemeriksaan, tetapi kepastian bahwa setiap rupiah uang daerah dikelola sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.”

Karimun | Zonanesia.web.id — Hampir dua bulan sejak laporan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muhammad Sani Kabupaten Karimun disampaikan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun, perkembangan penanganannya hingga kini belum menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Laporan tersebut disampaikan Ketua DPD KPK TIPIKOR Kabupaten Karimun, Jumadi, pada 9 Juli 2026. Namun berdasarkan konfirmasi yang dihimpun hingga Jumat (11/9/2026), Kejari Karimun masih menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Kasi Intel Kejari Karimun, Andre Pahlevi, membenarkan bahwa pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Daerah.

«“Pihak Kejari Karimun masih menunggu hasil dari Inspektorat Daerah,” ujar Andre Pahlevi saat dikonfirmasi.»

Menunggu Audit Internal RSUD

Sementara itu, Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun, Asep Zainal Arifin, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pihak RSUD Muhammad Sani, termasuk pemanggilan dan penyuratan berkaitan dengan dugaan pembukaan rekening tanpa izin yang menjadi bagian dari laporan tersebut.

Namun, proses pemeriksaan di tingkat Inspektorat masih menunggu hasil audit internal dari Satuan Pengawas Internal (SPI) RSUD Muhammad Sani.

«“Nanti akan kami infokan jika audit internal dari RSUD Muhammad Sani sudah ada dan diterima Inspektorat Daerah dari RSUD ya, Pak,” kata Asep Zainal Arifin.»

Dengan demikian, terdapat mata rantai pemeriksaan yang masih berjalan. Kejari menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat, sementara Inspektorat masih menunggu hasil audit internal dari pihak RSUD Muhammad Sani.

Dugaan Pengelolaan Dana Menjadi Sorotan

Laporan yang disampaikan kepada aparat penegak hukum tersebut berkaitan dengan dugaan adanya pembukaan rekening tanpa rekomendasi BPKAD dan tanpa SK Bupati, dugaan penempatan dana dalam jumlah miliaran rupiah pada rekening pribadi maupun deposito, serta persoalan mengenai bunga bank yang diduga belum jelas status pengelolaannya sebagai pendapatan daerah.

Seluruh hal tersebut tentunya masih merupakan dugaan yang membutuhkan pembuktian melalui pemeriksaan dan proses hukum. Karena itu, hasil audit maupun pemeriksaan dari lembaga yang berwenang menjadi penting untuk menjawab apakah terdapat pelanggaran administrasi, pelanggaran tata kelola keuangan daerah, atau indikasi tindak pidana yang merugikan keuangan negara/daerah.

Di sisi lain, hampir dua bulan sejak laporan disampaikan membuat publik mulai mempertanyakan sejauh mana proses pemeriksaan telah berjalan dan kapan hasil pemeriksaan tersebut dapat disampaikan kepada aparat penegak hukum.

Pertanyaan publik bukan semata-mata mengenai cepat atau lambatnya sebuah pemeriksaan, melainkan menyangkut kepastian proses, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Apabila seluruh prosedur pemeriksaan memang masih berlangsung, masyarakat tentu berhak mendapatkan penjelasan mengenai tahapan yang sedang dilakukan, termasuk kapan hasil pemeriksaan internal RSUD diperkirakan selesai dan kapan Inspektorat dapat menyampaikan hasilnya kepada Kejari Karimun.

Publik Menunggu Kepastian

Penanganan laporan dugaan penyimpangan keuangan daerah semestinya tidak berhenti pada persoalan siapa yang menunggu siapa. Setiap tahapan pemeriksaan memiliki kewenangan dan prosedurnya masing-masing, namun pada akhirnya publik membutuhkan kepastian bahwa laporan tersebut benar-benar ditindaklanjuti secara profesional dan objektif.

Terlebih, apabila dalam pemeriksaan nantinya ditemukan adanya penyimpangan, maka fakta tersebut harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara terang agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.

Zonanesia.web.id akan terus memantau perkembangan laporan tersebut dan membuka ruang konfirmasi bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan maupun hak jawab sesuai prinsip jurnalistik.

Publik menunggu bukan sekadar hasil pemeriksaan, tetapi juga kepastian bahwa setiap rupiah uang daerah dikelola sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.

---

(Hariono).