Kampung Baru Diduga Ditimbun, Mangrove Jadi Sorotan — PT Mega Sedayu Diminta Buka Kejelasan Izin

Daftar Isi

Aktivitas penimbunan lahan mangrove di kawasan Kampung Baru, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun.

KARIMUN | Zonanesia.web.id — Aktivitas penimbunan lahan di kawasan Kampung Baru, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, menjadi sorotan warga. Kegiatan yang diduga melibatkan PT Mega Sedayu tersebut memunculkan kekhawatiran terkait potensi dampak terhadap ekosistem mangrove serta kesesuaian perizinan dan tata ruang di lokasi.

Saat awak media mendatangi lokasi pada Kamis (15/10/2026) untuk meminta penjelasan mengenai dasar perizinan kegiatan penimbunan, tidak ada perwakilan perusahaan yang dapat memberikan keterangan resmi. Akibatnya, status perizinan dan kesesuaian kegiatan dengan ketentuan lingkungan belum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan.

Kondisi tersebut mendorong warga meminta pemerintah daerah tidak tinggal diam. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta instansi berwenang lainnya didesak turun langsung guna memeriksa kondisi kawasan dan memastikan kegiatan berjalan sesuai ketentuan.

Warga Minta Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan dinilai penting untuk menjawab sejumlah pertanyaan mendasar: apakah lokasi penimbunan sesuai dengan peruntukan tata ruang, bagaimana status kawasan mangrove di sekitarnya, serta apakah dokumen persetujuan dan perizinan yang dipersyaratkan telah dipenuhi.

Warga juga berharap pemerintah tidak hanya memeriksa dokumen administratif, tetapi turut mencocokkan kondisi faktual di lapangan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan apakah terdapat perubahan fungsi kawasan pesisir atau dampak terhadap vegetasi mangrove akibat aktivitas penimbunan.

Mangrove memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Vegetasi ini membantu mengurangi abrasi, menjadi habitat berbagai biota, serta mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan. Karena itu, setiap kegiatan pembangunan di kawasan pesisir perlu memperhatikan daya dukung lingkungan dan ketentuan yang berlaku.

Aspek Lingkungan dan Perizinan Perlu Diperjelas

Dari sisi regulasi, perlindungan kawasan pesisir antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahan yang berlaku.

Penerapan ketentuan tersebut harus melihat status kawasan, jenis kegiatan, kewenangan perizinan, dan fakta yang ditemukan di lapangan. Oleh sebab itu, dugaan adanya penimbunan yang berdampak pada mangrove perlu diverifikasi melalui pemeriksaan teknis dan administrasi oleh instansi berwenang.

Apabila pemeriksaan menemukan pelanggaran, pemerintah diminta mengambil langkah penegakan sesuai ketentuan, termasuk tindakan penghentian kegiatan atau pemulihan lingkungan apabila memenuhi dasar hukum yang dipersyaratkan. Sebaliknya, jika kegiatan telah memenuhi ketentuan, penjelasan terbuka kepada masyarakat diperlukan agar persoalan tidak berkembang menjadi spekulasi.

PT Mega Sedayu Tetap Berhak Memberikan Klarifikasi

Zonanesia.web.id menegaskan bahwa belum diperolehnya keterangan dari pihak perusahaan tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran. Status perizinan, dugaan dampak lingkungan, serta tanggung jawab pihak terkait harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pihak PT Mega Sedayu tetap memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi, menjelaskan dasar kegiatan penimbunan, serta menyampaikan dokumen yang relevan kepada instansi berwenang maupun media.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari PT Mega Sedayu maupun instansi terkait mengenai status perizinan dan hasil pemeriksaan kawasan tersebut.

Zonanesia.web.id mendorong PUPR, DLH, dan instansi berwenang untuk melakukan pemeriksaan secara objektif serta menyampaikan hasilnya secara transparan kepada publik. Kepastian hukum dan perlindungan ekosistem pesisir harus berjalan beriringan agar pembangunan tidak mengabaikan kepentingan lingkungan dan masyarakat.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada PT Mega Sedayu maupun instansi terkait sesuai prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik.

---

(Hariono).