Sengketa Tanah Warisan 15 Jalur di Belat Dimediasi, Ahli Waris Sepakati Pengurusan Dokumen

Daftar Isi

Tampak saat mediasi di Kantor Camat Belat dipimpin langsung oleh Camat Belat, Rabu , 21 Oktober 2026.

KARIMUN | Zonanesia.web.id — Sengketa tanah warisan peninggalan almarhum Matsah di Desa Sebele, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, mulai menemukan titik terang. Melalui mediasi yang digelar di Kantor Camat Belat, Rabu (21/10/2026), para ahli waris menyepakati sejumlah langkah administratif sebagai upaya melanjutkan penyelesaian persoalan tanah tersebut.

Mediasi yang dimulai sekitar pukul 10.10 WIB itu dipimpin langsung Camat Belat, Bambang Firmanto, S.STP., serta dihadiri para ahli waris dan pihak terkait. Proses tersebut turut mendapat pendampingan dari organisasi media Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) dan Pro Jurnalismedia Siber (PJS).

Objek yang dibahas dalam mediasi merupakan tanah warisan dengan luas sekitar 15 jalur di Desa Sebele, yang berasal dari peninggalan almarhum Matsah.

Silsilah Ahli Waris Menjadi Pokok Pembahasan

Dalam pertemuan tersebut, para pihak membahas silsilah keluarga dan hubungan para ahli waris dari almarhum Matsah dan almarhumah Jamilah. Keduanya diketahui memiliki dua orang anak, yakni Saerah dan Abdah, yang masing-masing telah meninggal dunia.

Dari garis keturunan Saerah, tercatat Abdullah, Sabarudin, Kamariah, Salmah, dan Zaharah. Sementara itu, dari garis keturunan Abdah, tercatat Mariah.

Almarhum Abdullah diketahui meninggalkan enam orang anak, yaitu Alia, Hasbullah, Erni Yusnita, Suriadi, Endi Firmansyah, dan Rial. Adapun almarhum Sabarudin disebut tidak meninggalkan keturunan.

Pemaparan silsilah tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan untuk memperjelas pihak-pihak yang berkaitan dengan pengurusan dan penyelesaian tanah warisan.

Ahli Waris Abdullah Diminta Melengkapi Dokumen

Salah satu poin yang mengemuka dalam mediasi adalah permintaan kepada ahli waris almarhum Abdullah, yang dalam pertemuan tersebut diwakili oleh Suriadi, agar segera menyusun surat pernyataan ahli waris dan surat kuasa penunjukan perwakilan.

Dokumen tersebut diperlukan untuk memperjelas pihak yang berwenang mewakili para ahli waris Abdullah dalam proses penyelesaian tanah warisan.

Selain itu, perwakilan ahli waris Abdullah diminta menyerahkan dokumen kepemilikan atau sertifikat tanah kepada ahli waris lainnya untuk mendukung proses pemeriksaan dokumen, pengurusan administrasi pertanahan, dan tindak lanjut pembagian hak sesuai ketentuan yang berlaku.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menata kelengkapan administrasi sebelum proses penyelesaian dilanjutkan. Namun, pelaksanaan balik nama maupun pembagian hak atas tanah tetap harus mengikuti prosedur dan persyaratan hukum pertanahan yang berlaku.

Camat Belat Harapkan Kesepakatan Dijalankan

Camat Belat, Bambang Firmanto, menyambut baik semangat kekeluargaan yang ditunjukkan para pihak selama mediasi berlangsung.

Ia berharap kesepakatan yang telah dicapai dapat dilaksanakan dengan itikad baik sehingga persoalan tanah peninggalan keluarga tersebut bisa diselesaikan secara tertib dan damai.

Pendampingan dari unsur organisasi media turut mengawal jalannya pertemuan agar proses komunikasi antarpihak berlangsung terbuka.

Berita acara mediasi disebut telah ditandatangani oleh Camat Belat, para ahli waris, serta saksi dari unsur media dan instansi terkait sebagai dokumentasi atas hasil pertemuan.

Foto bersama usai dilaksanakan mediasi.

Belum Berakhir, Pelaksanaan Kesepakatan Jadi Penentu

Meski mediasi telah menghasilkan sejumlah kesepakatan administratif, penyelesaian sengketa tanah warisan tersebut masih bergantung pada pelaksanaan poin-poin yang telah disepakati, termasuk kelengkapan surat pernyataan ahli waris, surat kuasa perwakilan, dan penyerahan dokumen kepemilikan tanah.

Kejelasan status kepemilikan, identitas seluruh pihak yang berhak, serta pemenuhan prosedur administrasi pertanahan menjadi hal penting agar proses selanjutnya tidak menimbulkan persoalan baru.

Zonanesia.web.id akan terus memantau perkembangan tindak lanjut mediasi tersebut, terutama terkait pemenuhan dokumen dan proses penyelesaian hak para ahli waris.

Catatan redaksi: Berita ini disusun berdasarkan informasi mengenai pelaksanaan mediasi dan kesepakatan yang disampaikan. Penyebutan para pihak tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum atau menentukan hak kepemilikan secara sepihak.

---

(Hariono).