Ketua ASWIN Batam Desak Polresta Barelang Transparan, Soroti Dugaan Pemerasan hingga Prosedur Penahanan Wartawan
Daftar Isi
BATAM | Zonanesia.web.id – Ketua Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Batam, Haris Dianto, meminta Polresta Barelang membuka secara transparan penanganan perkara dugaan pemerasan yang menyeret seorang wartawan. Ia menyoroti sejumlah aspek, mulai dari konstruksi dugaan tindak pidana, keterlibatan para pihak, hingga prosedur pemindahan dan penempatan wartawan tersebut di rumah tahanan, Selasa (17/11/2026).
Permintaan itu disampaikan menyusul informasi yang dihimpun dari sejumlah rekan sejawat wartawan di lapangan, bahwa pengamanan terhadap wartawan tersebut diduga telah berlangsung sejak sekitar pukul 04.00 WIB. Peristiwa ini pun menjadi perhatian kalangan jurnalis di Kota Batam.
Haris menegaskan, dirinya tidak bermaksud membela pihak yang terbukti melakukan tindak pidana. Namun, menurutnya, proses penegakan hukum harus didasarkan pada pemeriksaan yang objektif, menyeluruh, dan tidak mengabaikan fakta-fakta yang berkaitan dengan perkara.
“Saya sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan sejawat. Terlepas dari benar atau tidaknya dugaan pemerasan tersebut, yang perlu diperjelas adalah bagaimana konstruksi peristiwanya. Jangan sampai penanganan perkara hanya dilihat dari satu sisi, sementara fakta-fakta lain yang berkaitan justru tidak didalami,” ujar Haris.
Minta Konstruksi Dugaan Pemerasan Dibuka
Menurut Haris, apabila perkara tersebut dikonstruksikan sebagai dugaan pemerasan, penyidik perlu menjelaskan secara terang bagaimana peristiwa itu bermula, termasuk pola komunikasi dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.
Sejumlah pertanyaan mendasar, kata dia, perlu dijawab melalui hasil penyidikan. Di antaranya, siapa yang pertama kali menghubungi, siapa yang menginisiasi pertemuan, siapa yang meminta uang, siapa yang menyerahkan uang, serta apa tujuan pemberian uang tersebut.
“Apakah pihak yang diamankan terlebih dahulu menghubungi pelapor atau justru pihak pelapor yang menginisiasi komunikasi? Siapa yang menawarkan dan siapa yang meminta? Apakah ada komunikasi atau kesepakatan sebelumnya? Semua itu harus diuji berdasarkan alat bukti yang sah,” tegasnya.
Haris menilai, kejelasan mengenai kronologi dan hubungan para pihak menjadi penting agar konstruksi perkara tidak dibangun hanya berdasarkan satu versi keterangan.
Informasi Dugaan Peredaran Rokok Ilegal Diminta Ditelusuri
Selain mempertanyakan konstruksi dugaan pemerasan, Haris turut menyoroti informasi di lapangan mengenai seseorang berinisial WL yang disebut-sebut sebagai pihak pelapor. Berdasarkan informasi yang diterimanya, WL diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas peredaran rokok ilegal atau rokok tanpa pita cukai.
Meski demikian, Haris menegaskan bahwa informasi tersebut masih harus diuji dan diklarifikasi oleh aparat penegak hukum. Ia meminta penyidik tidak mengabaikan informasi yang berpotensi berkaitan dengan rangkaian peristiwa tersebut.
“Kalau memang ada dugaan keterlibatan dalam peredaran rokok ilegal, apakah hal itu sudah diperiksa? Apakah sudah ditelusuri sumber barangnya, jalur distribusinya, siapa pemiliknya, siapa yang menyimpan, siapa yang menjual, dan siapa yang memperoleh keuntungan?” ujarnya.
Ia kemudian mengingatkan adanya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.
Beberapa ketentuan yang relevan antara lain:
1. Pasal 54, mengatur perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai maupun tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
2. Pasal 55, mengatur tindak pidana terkait pembuatan, pemalsuan, pembelian, penyimpanan, penggunaan, penjualan, maupun peredaran pita cukai atau tanda pelunasan cukai palsu, dipalsukan, atau yang telah digunakan.
3. Pasal 56, mengatur perbuatan menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana di bidang cukai.
Haris menegaskan, penyebutan ketentuan tersebut bukan untuk menyimpulkan seseorang bersalah, melainkan meminta agar setiap informasi yang memiliki dasar dan relevansi hukum ditindaklanjuti sesuai kewenangan aparat.
“Saya tidak mengatakan seseorang otomatis bersalah hanya karena disebut memiliki afiliasi. Namun, jika ditemukan bukti bahwa seseorang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur pidana di bidang cukai, tentu harus ditindak sesuai hukum. Jangan sampai hukum hanya tajam terhadap satu pihak, tetapi tumpul terhadap pihak lainnya,” tegasnya.
Hubungan Pemberi Uang dan Pelapor Perlu Diperjelas
Haris juga meminta penyidik memperjelas objek dugaan pemerasan, latar belakang hubungan para pihak, serta tujuan transaksi atau pemberian uang yang menjadi bagian dari perkara.
Menurutnya, informasi mengenai adanya perbedaan antara pihak yang disebut memberikan uang dan pihak yang membuat laporan perlu diklarifikasi secara objektif.
“Kalau informasi di lapangan menyebutkan bahwa yang memberikan uang adalah pihak lain, sementara yang melaporkan adalah orang berbeda, maka hubungan hukum di antara mereka harus diterangkan. Apa kepentingan pemberian uang tersebut? Apakah atas perintah seseorang, berdasarkan kesepakatan, atau ada tujuan lain?” ungkapnya.
Ia menilai, persoalan tersebut harus diuji melalui pemeriksaan para pihak, keterangan saksi, bukti komunikasi, catatan transaksi, serta alat bukti lain yang sah.
Soroti Dasar Hukum dan Administrasi Penahanan
Tidak hanya substansi perkara, Haris turut mempertanyakan informasi mengenai pemindahan wartawan yang diamankan ke rumah tahanan sebelum melewati waktu 1 x 24 jam.
Sorotan tersebut muncul karena berdasarkan keterangan kuasa hukum, surat perintah penahanan disebut belum diterima.
Haris mengingatkan bahwa prosedur penahanan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
Dalam Pasal 99, KUHAP mengatur kewenangan penahanan pada tahap penyidikan. Sementara Pasal 100 ayat (1) mengatur bahwa penahanan harus didasarkan pada surat perintah penahanan atau penetapan hakim terhadap tersangka atau terdakwa yang memenuhi ketentuan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Pasal 100 ayat (3) juga mengatur bahwa surat perintah penahanan atau penetapan hakim harus memuat:
1. Identitas tersangka atau terdakwa.
2. Alasan penahanan.
3. Uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan.
4. Tempat tersangka atau terdakwa ditahan.
Selanjutnya, Pasal 100 ayat (4) mengatur kewajiban pemberian tembusan surat perintah penahanan atau penetapan hakim paling lama satu hari sejak penahanan kepada keluarga atau wali, orang yang ditunjuk tersangka atau terdakwa, serta pihak lain sesuai ketentuan undang-undang.
Namun, Haris menilai, kepolisian perlu memberikan penjelasan mengenai status hukum wartawan tersebut, dasar tindakan yang dilakukan, serta kelengkapan administrasi penahanannya.
“Penahanan bukan tindakan yang bisa dilakukan tanpa dasar hukum. Harus jelas status hukumnya, surat perintahnya, alasan penahanannya, serta kewenangan pejabat yang melakukan tindakan tersebut,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan informasi yang menyebutkan bahwa pemindahan ke rumah tahanan dilakukan karena petugas Unit Jatanras telah selesai menjalankan piket atau lepas dinas.
“Kalau alasannya karena petugas Jatanras sudah tidak piket, apakah itu cukup menjadi dasar untuk memindahkan seseorang ke rumah tahanan? Siapa yang memerintahkan? Siapa penanggung jawabnya? Apakah ada administrasi dan berita acara pemindahan? Apakah status orang tersebut sudah jelas secara hukum?” tanyanya.
Menurut Haris, apabila pemindahan tersebut merupakan bagian dari mekanisme penitipan sementara karena alasan teknis operasional, kepolisian tetap perlu menjelaskan dasar kewenangan, status hukum orang yang ditempatkan, serta tanggung jawab petugas yang melakukan pengawasan.
Ia menegaskan, alasan teknis internal tidak boleh mengaburkan kewajiban untuk memenuhi prosedur hukum dan hak-hak orang yang sedang menjalani proses pemeriksaan.
Enam Poin Klarifikasi kepada Kapolresta Barelang
Atas sejumlah persoalan tersebut, Haris meminta Kapolresta Barelang beserta jajaran Satreskrim memberikan penjelasan terbuka mengenai enam hal berikut:
1. Status hukum wartawan yang diamankan, apakah masih dalam pemeriksaan, telah ditetapkan sebagai tersangka, atau telah dilakukan penahanan.
2. Kronologi lengkap dugaan pemerasan, termasuk pihak yang pertama kali menghubungi, menginisiasi pertemuan, dan proses pemberian uang.
3. Identitas serta kapasitas para pihak, khususnya pihak yang memberikan uang dan pihak yang membuat laporan.
4. Dasar hukum dan administrasi pemindahan, termasuk kewenangan pejabat yang memerintahkan serta mekanisme penempatan di rumah tahanan.
5. Keberadaan surat perintah penahanan, alasan penahanan, serta pemenuhan hak tersangka dan pihak yang ditunjuk untuk menerima tembusan.
6. Pendalaman informasi dugaan keterkaitan pihak pelapor dengan peredaran rokok tanpa pita cukai, apabila terdapat informasi dan bukti awal yang relevan.
Haris kembali menegaskan bahwa profesi wartawan tidak memberikan kekebalan hukum kepada siapa pun. Apabila seseorang terbukti melakukan tindak pidana, proses hukum harus tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, ia juga meminta agar setiap dugaan tindak pidana lain yang muncul dalam rangkaian peristiwa tidak diabaikan dan tetap ditelusuri berdasarkan bukti.
“Kami tidak sedang membela siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana. Jika wartawan tersebut terbukti melakukan pemerasan, silakan proses sesuai hukum. Namun, jika dalam rangkaian peristiwa ditemukan dugaan tindak pidana lain, termasuk peredaran rokok ilegal, itu juga harus ditelusuri. Jangan sampai penegakan hukum berjalan secara parsial,” tegas Haris.
Ia menambahkan, setiap wartawan tetap memiliki hak atas perlindungan hukum, pemeriksaan yang objektif, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana warga negara lainnya.
“Yang kami minta sederhana, tegakkan hukum secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Jangan ada pihak yang diistimewakan dan jangan ada pihak yang dikorbankan. Semua harus diuji berdasarkan fakta dan alat bukti,” tutup Haris Dianto.
Sumber: Haris Dianto, Ketua ASWIN DPC Kota Batam.
---
(Samsul C.ILJ).
Posting Komentar