PJU Tenaga Surya di Jalur Pesisir Karimun Banyak Tak Berfungsi, DPD KPK-Tipikor Soroti Pengawasan dan Pemeliharaan

Daftar Isi

PenerangFasilitas an Jalan Umum (PJU) berbasis tenaga surya di salah satu  jalur pesisir Kabupaten Karimun 

KARIMUN | Zonanesia.web.id – Keberadaan fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) berbasis tenaga surya di sejumlah jalur pesisir Kabupaten Karimun menjadi sorotan. Sejumlah unit dilaporkan tidak lagi berfungsi, sementara perangkat pendukung seperti panel surya dan baterai disebut hilang. Bahkan, terdapat tiang penyangga lampu yang dilaporkan raib dari lokasi pemasangan.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan pemeliharaan aset penerangan jalan yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah. Fasilitas yang semestinya memberikan rasa aman dan menunjang keselamatan pengguna jalan justru terancam tidak memberikan manfaat sebagaimana tujuan awal pengadaannya.

Ketua DPD KPK-Tipikor Kabupaten Karimun, Jumadi, meminta instansi terkait tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Ia mendesak pemerintah daerah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi PJU tenaga surya, termasuk memastikan penyebab kerusakan maupun hilangnya sejumlah komponen.

Dikonfirmasi awak media, Minggu (8/11/2026), Jumadi menegaskan bahwa pemasangan lampu penerangan jalan tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan proyek. Menurutnya, tanggung jawab pemerintah harus berlanjut hingga fasilitas tersebut berfungsi optimal dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

"Jangan jadikan pemasangan lampu penerangan jalan tenaga surya hanya sebatas proyek semata tanpa ada pengawasan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan sampai lampu tenaga surya tersebut benar-benar menyala memberikan manfaat penerangan ke pengguna jalan," ujar Jumadi.

Menurut informasi dan pantauan lapangan yang diterima DPD KPK-Tipikor, persoalan tersebut tersebar di sejumlah titik kawasan pesisir Karimun. Selain unit lampu yang mati total, beberapa perangkat pendukung dilaporkan hilang, sehingga fasilitas penerangan tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya.

Jumadi mengingatkan bahwa setiap pengadaan fasilitas publik harus disertai tanggung jawab pengelolaan aset dan pemeliharaan yang jelas. Ia juga menyoroti pentingnya transparansi penggunaan anggaran karena pembangunan infrastruktur daerah pada prinsipnya bersumber dari keuangan publik.

"Pengadaan lampu penerangan jalan umum itu berasal dari tetesan keringat uang rakyat melalui pajak yang dibebankan kepada masyarakat. Para pemangku kebijakan jangan tutup mata dan terkesan tidak peduli dengan kondisi lampu-lampu jalan yang terbiar dan tidak berfungsi," tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah perlu memastikan siapa instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pengawasan, serta pemeliharaan PJU tersebut. Inventarisasi terhadap unit yang rusak maupun komponen yang hilang juga dinilai penting agar penanganannya tidak sekadar sebatas pendataan.

"Ingat, setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat, dan jangan sekali-kali bermain-main dengan uang rakyat," pungkas Jumadi.

Ketua DPD KPK-Tipikor Kabupaten Karimun, Jumadi.

Pengawasan Anggaran dan Tanggung Jawab Pengelolaan Aset

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, persoalan tersebut berkaitan dengan prinsip akuntabilitas sebagaimana diatur dalam sejumlah regulasi, di antaranya:

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1), yang menegaskan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

2. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, sebagai landasan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

3. UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tindak pidana korupsi, termasuk perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur kerugian keuangan negara sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3.

4. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai salah satu landasan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pengelolaan aset daerah sesuai kewenangannya.

5. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan serta perlindungan keselamatan pengguna jalan.

Kerusakan fasilitas maupun hilangnya komponen PJU perlu ditelusuri lebih lanjut. Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Penentuan ada atau tidaknya kerugian negara maupun unsur pidana harus didasarkan pada pemeriksaan dan proses hukum oleh pihak berwenang.

Redaksi Menunggu Klarifikasi Instansi Terkait

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi Zonanesia.web.id masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, maupun instansi lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun yang memiliki kewenangan terkait.

Redaksi meminta penjelasan mengenai jumlah dan titik lokasi PJU tenaga surya yang mengalami kerusakan, nilai anggaran pengadaan, pihak pengelola aset, mekanisme pemeliharaan, serta langkah konkret pemerintah dalam menangani hilangnya perangkat pendukung dan tiang lampu.

Masyarakat berhak mengetahui bagaimana fasilitas publik yang dibangun menggunakan uang negara dikelola dan dipertanggungjawabkan.

Jangan sampai infrastruktur yang dibangun untuk kepentingan masyarakat justru terbengkalai tanpa kejelasan penanganan.

---

(Hariono).