Rembuk Agraria Pesisir di Bintan Soroti Konflik Ruang Laut, Status Rumah Nelayan hingga Perlindungan Wilayah Tangkap

Daftar Isi

BINTAN | Zonanesia.web.id – Persoalan konflik agraria pesisir, ketidakpastian status hukum permukiman nelayan di atas laut, hingga lemahnya perlindungan terhadap wilayah tangkap nelayan tradisional menjadi sorotan utama dalam kegiatan Rembuk Agraria Pesisir yang digelar Dewan Pimpinan Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPD KNTI) Kabupaten Bintan, Sabtu (7/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di lapangan Jalan Wisata Bahari, Kampung Kawal Pantai, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, mulai pukul 08.00 WIB tersebut menjadi forum konsolidasi dan dialog yang mempertemukan nelayan, masyarakat pesisir, pemerintah, akademisi, DPRD, serta sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas persoalan mendasar yang selama ini membayangi kehidupan masyarakat pesisir.

Acara diawali dengan persembahan Tari Adat Melayu Sekapur Sirih sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi dan budaya Melayu yang menjadi bagian dari identitas masyarakat Kepulauan Riau.

Dalam forum tersebut, sejumlah persoalan strategis mengemuka. Mulai dari konflik penguasaan ruang laut, ketidakjelasan penerbitan alas hak atas rumah-rumah nelayan yang berdiri di atas laut, perlindungan wilayah tangkap nelayan tradisional, hingga kebijakan pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ketua DPD KNTI Kabupaten Bintan sekaligus panitia kegiatan, Syukur Hariyanto, S.IP., menegaskan bahwa hasil rembuk tidak boleh berhenti sebatas penyampaian aspirasi. Menurutnya, seluruh persoalan yang dibahas perlu ditindaklanjuti melalui respons pemerintah dan komitmen bersama yang memiliki kejelasan tertulis.

"Jadi, hasil rembuk ini akan kita sampaikan kepada pemerintah. Setelah pemerintah memberikan respons, kita akan membangun komitmen bersama. Jawaban-jawaban pemerintah harus ditandatangani bersama untuk menjadi satu acuan dan referensi ketika pemerintah menetapkan suatu aturan," ujarnya.

Syukur menjelaskan, hasil rembuk diharapkan dapat menjadi referensi dalam penyusunan berbagai kebijakan strategis, termasuk penetapan kawasan konservasi, rencana tata ruang, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepulauan yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), hingga penetapan kawasan pariwisata.

Ia juga mengingatkan bahwa persoalan agraria masyarakat pesisir tidak hanya berkaitan dengan ruang laut, tetapi memiliki keterkaitan dengan kebijakan di daratan. Di antaranya program pelepasan kawasan hutan, pembangunan Koperasi Merah Putih, serta persoalan legalitas dan sertifikasi hak atas rumah-rumah masyarakat yang berdiri di atas laut.

Status Rumah Nelayan dan Ancaman Wilayah Tangkap Jadi Sorotan

Sementara itu, Ketua Umum DPP KNTI, Dani Setiawan, menjelaskan bahwa Rembuk Agraria Pesisir dilatarbelakangi oleh banyaknya persoalan agraria yang dihadapi masyarakat pesisir di berbagai wilayah Indonesia.

Salah satu persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian pemerintah adalah ketidakjelasan status hukum rumah-rumah nelayan yang berdiri di atas laut, termasuk persoalan penerbitan surat alas hak yang hingga kini menjadi pertanyaan bagi masyarakat.

"Kita membahas persoalan ini bersama pemerintah daerah untuk mencari solusi. Kemudian, persoalan wilayah tangkap nelayan kecil, terutama yang berkaitan dengan wilayah perbatasan," ungkap Dani.

Ia mencontohkan, nelayan tradisional dari wilayah Bintan, Karimun, Tanjung Uban hingga Batam masih menghadapi tantangan ketika melaut di kawasan perbatasan. Tidak jarang nelayan mengalami penangkapan karena memasuki zona perbatasan, sementara pemahaman mengenai batas wilayah dan ketentuan yang berlaku masih terbatas.

Menurut Dani, persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari minimnya informasi yang diterima nelayan mengenai zona perbatasan, penggunaan mesin kapal, serta jenis alat tangkap yang diperbolehkan.

Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius agar nelayan tradisional tidak terus berada dalam posisi rentan ketika menjalankan aktivitas mencari nafkah di laut.

Selain persoalan agraria dan wilayah tangkap, KNTI juga menyoroti pentingnya jaminan perlindungan sosial bagi nelayan, khususnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Perlindungan tersebut dinilai menjadi kebutuhan penting mengingat pekerjaan nelayan memiliki risiko tinggi dan sangat bergantung pada kondisi alam.

Dani menambahkan, KNTI di Kabupaten Bintan dan Karimun telah melakukan pemetaan partisipatif dengan melibatkan nelayan secara langsung. Melalui pendekatan tersebut, nelayan memetakan sendiri wilayah tangkap mereka, termasuk titik-titik yang selama ini berpotensi menimbulkan konflik antarnelayan.

"Kami di KNTI, khususnya di Kabupaten Bintan dan Karimun, juga sudah melakukan pemetaan partisipatif. Nelayan sendiri yang memetakan wilayah tangkap mereka, termasuk zona-zona yang selama ini menjadi titik konflik dengan nelayan lainnya," jelasnya.

Nelayan Jangan Hanya Jadi Angka, Pemerintah Diminta Hadir

Di sisi lain, Anggota Dewan Pembina DPP KNTI, Ray Rangkuti, berharap Rembuk Agraria Pesisir mampu melahirkan agenda bersama antara masyarakat nelayan, pemerintah daerah, dan DPRD untuk memperjuangkan kesejahteraan sekaligus kepastian hukum bagi masyarakat pesisir.

Ray menilai, besarnya jumlah masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan belum sepenuhnya diikuti perhatian, fasilitas, dan perlindungan yang sebanding.

"Jumlahnya terbanyak, tetapi sering terabaikan. Jumlahnya banyak, fasilitas yang diberikan sedikit," ungkap Ray.

Ia meminta seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, DPRD hingga pemangku adat, agar memberikan perhatian lebih serius terhadap kehidupan masyarakat nelayan.

Menurutnya, nelayan tidak cukup hanya ditempatkan sebagai kelompok masyarakat yang menerima dampak kebijakan pembangunan. Mereka juga harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, terutama kebijakan yang menyangkut ruang hidup, wilayah tangkap, serta keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir.

Melalui Rembuk Agraria Pesisir tersebut, KNTI berharap berbagai persoalan yang selama ini dihadapi nelayan dapat ditindaklanjuti menjadi agenda kebijakan yang konkret.

Tantangan berikutnya adalah memastikan hasil rembuk tidak berhenti sebagai dokumen aspirasi, melainkan diwujudkan dalam komitmen tertulis, kepastian hukum, perlindungan wilayah tangkap, serta kebijakan yang benar-benar berpihak kepada nelayan tradisional.

Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memberikan respons nyata agar masyarakat pesisir tidak terus menghadapi ketidakpastian dalam mempertahankan ruang hidup dan sumber penghidupannya.

---

(Kariawanisia).